DPR Rancang UU Obligasi Daerah, Pemda Bisa Terbitkan Surat Utang Sendiri

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Pemerintah daerah berpeluang memiliki sumber pembiayaan baru untuk mempercepat pembangunan. Melalui instrumen obligasi daerah, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota nantinya dapat menerbitkan surat utang untuk menghimpun dana dari investor, tanpa sepenuhnya bergantung pada APBN dan pendapatan asli daerah (PAD).
Gagasan tersebut mulai disiapkan melalui rancangan undang-undang (RUU) tentang obligasi daerah. Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI telah menyusun naskah akademik sebagai landasan pembentukan regulasi yang diharapkan memperluas alternatif pembiayaan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Dilansir dari pontianakpost.jawapos.com, Ketua FPG MPR RI Melchias Markus Mekeng mengatakan, penyusunan naskah akademik tersebut didasarkan pada penjaringan aspirasi di sembilan provinsi sejak tahun lalu. Kegiatan itu melibatkan gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, hingga kalangan akademisi.
Naskah akademik tersebut dijadwalkan diserahkan Pimpinan MPR RI kepada Pimpinan DPR RI pada 18 November 2026 sebagai bahan penyusunan regulasi.
Mekeng menilai, ketergantungan daerah terhadap APBN dan PAD membuat ruang pembiayaan pembangunan masih terbatas. Padahal, kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik terus meningkat.
"Kalau kita hanya berharap pada APBN atau PAD daripada daerah masing-masing, tentu apa yang kita harapkan untuk percepatan pembangunan ini agak tidak terlalu terealisasi," ujarnya dalam Diskusi Majelis bertema obligasi daerah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Melalui obligasi daerah, pemerintah daerah nantinya dapat memperoleh dana dari pasar modal maupun investor institusi. Namun, penerbitannya tidak bisa digunakan untuk sembarang kebutuhan.
Mekeng menegaskan, dana yang dihimpun harus dialokasikan untuk proyek produktif yang menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan untuk membayar bunga dan melunasi pokok obligasi.
"Jadi, obligasi daerah itu harus disandarkan pada sebuah proyek yang bisa menghasilkan uang," tegasnya.
Dia mencontohkan pembangunan rumah sakit dan pelabuhan sebagai proyek yang berpotensi dibiayai melalui obligasi daerah. Sebaliknya, instrumen tersebut tidak diperuntukkan bagi belanja operasional rutin pemerintahan maupun pembangunan infrastruktur yang tidak menghasilkan arus kas.



