CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Bareskrim Polri baru saja menggeledah rumah milik Irjen Eko Hadi Santoso, tersangka kasus dugaan penyadapan presiden, di bilangan Cipete, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Selasa malam (17/11/2026).
Kediaman mewah tersebut diduga dijadikan sebagai posko makar oleh perwira tinggi berpangkat jenderal bintang dua Polri itu.
Dilansir dari Solobalapan.jawapos.com, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Condro Kirono, membenarkan upaya paksa tersebut saat dimintai keterangan oleh awak media pada Rabu (18/11/2026).
Ia menyatakan bahwa penggeledahan rumah tersebut memang berkaitan erat dengan dugaan tindak pidana makar yang kini tengah diusut oleh Bareskrim Polri.
”Penyidik tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di Kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi Santoso) untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara, makar,” kata dia.
Kendati demikian, Susatyo belum membeberkan secara terperinci barang bukti maupun hasil penggeledahan tersebut.
Ia menegaskan bahwa seluruh informasi lengkap terkait penggeledahan akan diumumkan melalui konferensi pers resmi yang bakal digelar oleh Bareskrim Polri.
”Akan disampaikan saat presscon lengkap,” tegas jenderal bintang satu Polri tersebut.
Dipecat Tidak Hormat dari Korps Bhayangkara
Penggeledahan kediaman di Cipete tersebut berlangsung beriringan dengan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang mendudukkan Eko sebagai terduga pelanggar.
Dalam persidangan itu, Eko dijatuhi sanksi pemecatan secara tidak hormat dari Korps Bhayangkara setelah terbukti melanggar kode etik terkait kasus dugaan penyadapan atau akses ilegal (illegal access) terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa putusan majelis sidang KKEP Polri tersebut terdiri atas dua poin utama, yakni sanksi etika berupa pernyataan bahwa tindakan Irjen Eko merupakan perbuatan tercela, serta sanksi administratif.
”Sanksi administrasi yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” ucap Trunoyudo kepada awak media di Gedung Presisi, Divisi Propam Polri, Jakarta.
Sidang Etik Berlangsung Sembilan Jam, Eko Ajukan Banding
Sanksi tegas tersebut dijatuhkan setelah Eko menjalani rangkaian persidangan maraton selama lebih kurang sembilan jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB.
Dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Komjen Hendro Pandowo tersebut, Eko dinyatakan terbukti secara sah melakukan pelanggaran etik berat.
”Atas putusan itu, EHS (Eko) mengajukan banding,” ucap Trunoyudo.
Sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di internal kepolisian, majelis sidang KKEP Polri telah menerima permohonan banding tersebut.
Selanjutnya, Polri bakal membentuk komisi banding untuk kembali menyidangkan perkara Eko, dan hasilnya dipastikan akan disampaikan kepada publik secara terbuka.
Giliran Jenderal Listyo Sigit Disidang Pekan Depan
Sebelum Eko, Polri diketahui telah lebih dahulu menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dalam pusaran kasus yang sama.
Eko dan Ahrie memang telah berstatus sebagai tersangka dalam skandal dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah tokoh lainnya.
Tidak berhenti pada Ahrie dan Eko, pada pekan depan Polri juga telah menjadwalkan sidang kode etik dengan terduga pelanggar utama, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sementara itu, satu tersangka lainnya, Irjen Slamet Uliandi, belum dapat menjalani sidang etik lantaran kondisinya masih dalam keadaan sakit. (*)
Editor : Weny Firmansyah