CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Sebanyak 94 dari 127 konten yang mengalami moderasi di media sosial selama April hingga Oktober 2026 disebut dilakukan atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Temuan ini memicu sorotan organisasi masyarakat sipil yang menilai pemerintah perlu lebih terbuka dalam menjalankan kebijakan pembatasan konten digital.
Bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya, Remotivi dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyampaikan tujuh tuntutan kepada Komdigi.
Mereka meminta pemerintah memastikan kebijakan moderasi konten tidak menjadi alat untuk membatasi kritik dan kebebasan berekspresi masyarakat.
Tuntutan tersebut disampaikan dalam agenda debat publik di Jakarta, Selasa (17/11). Namun, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid tidak hadir dalam agenda yang membahas transparansi dan akuntabilitas kebijakan moderasi konten tersebut.
Direktur Eksekutif Remotivi, Yovantra Arief, mengatakan pihaknya masih menunggu kesediaan Komdigi untuk membuka ruang dialog secara langsung dengan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam kebijakan yang berdampak langsung terhadap kebebasan masyarakat di ruang digital.
“Kini bolanya ada di Komdigi. Jika Menteri Meutya serius akan transparansi dan akuntabilitas lembaga yang dipimpinnya, maka kami tunggu undangan debat terbuka dari Komdigi,” ungkap Yovantra dilansir dari Jawa Pos, Rabu (18/11/2026).
Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden, juga menilai debat terbuka menjadi langkah penting agar pemerintah dapat menjelaskan kebijakan yang dipersoalkan masyarakat.
“Debat terbuka adalah cara paling sederhana sekaligus efektif untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan akuntabilitas Komdigi secara langsung dalam menanggapi keberatan publik,” ujarnya.
Adapun tujuh tuntutan yang disampaikan masyarakat sipil berangkat dari kekhawatiran terhadap praktik moderasi konten yang dinilai berpotensi membatasi ekspresi kritis masyarakat.
Pertama, mereka mendesak Komdigi menghentikan praktik moderasi konten yang dinilai sewenang-wenang terhadap ekspresi kritis di media sosial.
Kedua, pemerintah diminta membuka seluruh informasi mengenai permintaan pemutusan akses melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten atau Sistem Analisis dan Monitoring (SAMAN) kepada publik.
Ketiga, setiap pembatasan konten harus disertai pemberitahuan dan alasan yang jelas. Masyarakat juga harus memiliki akses terhadap mekanisme banding serta pemulihan konten maupun akun yang dibatasi secara tidak sah.
Keempat, organisasi masyarakat sipil meminta evaluasi terhadap aturan pembatasan konten, khususnya penggunaan istilah multitafsir seperti meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Istilah tersebut dikhawatirkan dapat digunakan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah.
Kelima, pemerintah diminta menghentikan pelibatan masyarakat yang hanya bersifat formalitas dalam proses revisi regulasi tata kelola digital. Partisipasi publik harus dilakukan secara inklusif dan bermakna.
Keenam, tata kelola ruang digital harus berlandaskan hak asasi manusia (HAM). Setiap pembatasan konten wajib memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Ketujuh, Komdigi didesak membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat agar Menteri Komunikasi dan Digital dapat mempertanggungjawabkan kebijakan moderasi konten yang diterapkan kementeriannya.
Tujuh tuntutan tersebut dilatarbelakangi hasil pemantauan Remotivi dan SAFEnet selama tujuh bulan, yakni April hingga Oktober 2026.
Dari total 127 konten yang mengalami moderasi, sebanyak 94 konten atau sekitar 74 persen dimoderasi atas permintaan Komdigi. Sementara 33 konten lainnya atau 26 persen dimoderasi berdasarkan pedoman komunitas platform media sosial.
Temuan tersebut menjadi perhatian masyarakat sipil karena kebijakan moderasi konten tidak hanya berkaitan dengan pengawasan ruang digital, tetapi juga menyangkut perlindungan hak masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan mengkritik kebijakan publik. (*)
Editor : AdminDua