Anggota DPR Disebut Banyak Lulusan Paket C, Pengamat: Bagaimana Mau Mengawasi?

Elfira Halifa • Dipublikasikan Selasa, 17 November 2026 | 04:07 WIB
Ilustrasi suasana sidang di DPR. (GEMINI AI)
Ilustrasi suasana sidang di DPR. (GEMINI AI)

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti yang menyebut banyak anggota dewan merupakan lulusan Paket C menuai polemik.

 

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah bahkan mempertanyakan kapasitas anggota legislatif dalam menyusun undang-undang, termasuk regulasi yang mengatur standar pendidikan bagi tenaga pendidik.

 

Sorotan ini muncul di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), yang turut memuat ketentuan mengenai persyaratan kualifikasi pendidikan dosen minimal jenjang doktor atau S3.

 

Trubus menilai, standar pendidikan yang ditetapkan bagi dosen semestinya diimbangi dengan kapasitas para pembuat kebijakan. Sebab, anggota DPR memiliki tanggung jawab besar dalam merumuskan aturan yang berdampak luas terhadap dunia pendidikan.

 

"Bagaimana orang dia sendiri sekolahnya cuma Paket C kok mengatakan dosen syaratnya harus S3. Kan itu sudah namanya ngawur-ngawur itu," kata Trubus, dilansir dari JawaPos.com, Selasa (17/11/2026).

 

Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup dilihat dari latar belakang pendidikan anggota dewan semata, tetapi juga menyangkut kemampuan mereka memahami substansi kebijakan, hukum, dan konstitusi ketika menjalankan tugas legislasi.

 

Trubus pun meminta pimpinan DPR, khususnya Ketua DPR, melakukan evaluasi dan pembenahan internal terhadap kualitas anggota legislatif. Ia menilai, pimpinan lembaga tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan politik, tetapi juga harus memastikan proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik.

 

"Ketua DPR itu membenahi internalnya, berbuat apa kepada mereka anggota yang tidak memenuhi syarat itu. Jangan dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan," ujarnya.

 

Ia mengingatkan, anggota DPR memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut membutuhkan pemahaman yang memadai agar kebijakan yang dihasilkan tidak keliru dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

 

Dalam fungsi legislasi, misalnya, anggota dewan dituntut memahami aspek hukum dan konstitusi sebelum menyusun maupun membahas sebuah undang-undang.

 

"Kalau pendidikan terlalu rendah, misalnya bikin undang-undang, ya kan mungkin Paket C bikin undang-undang, orang dia enggak tahu mana legal, mana yang apa kan enggak tahu, Mas. Konstitusi hukum," tuturnya.

 

Tak hanya itu, Trubus juga mempertanyakan kemampuan anggota DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Menurutnya, rapat dengar pendapat (RDP) dengan kementerian atau lembaga mitra membutuhkan pemahaman substansi agar pengawasan tidak sekadar menjadi agenda formal.

 

Ia menilai, anggota dewan harus mampu menguji kebijakan, mengkritisi program pemerintah, hingga meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

 

"Terus bagaimana dia melakukan pengawasan? Orang dia yang diawasi lebih pintar dari yang ini. Yang ngawasi harusnya kan dia mau menegur bagaimana?" pungkasnya.

 

Sebelumnya, Abdul Mu'ti Ungkap Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C

Pernyataan Trubus tersebut merespons pengakuan Mendikdasmen Abdul Mu'ti yang menyebut banyak anggota dewan merupakan lulusan Paket C. Informasi itu diperolehnya berdasarkan cerita pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Majalengka, Jawa Barat.

 

Mu'ti mengungkapkan, salah satu PKBM yang dikunjunginya memiliki lebih dari 300 peserta didik. Dari jumlah tersebut, peserta program Paket C menjadi kelompok terbanyak.

 

"Bahkan, banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C. Ini cerita dari pengelolanya," ujar Mu'ti dalam rapat bersama anggota DPR.

Sebagai informasi, Paket C merupakan program pendidikan kesetaraan yang diakui setara dengan jenjang SMA/SMK. Dengan demikian, lulusan Paket C memiliki kedudukan pendidikan yang sama dengan lulusan sekolah menengah formal sepanjang memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan yang berlaku. (*)

Editor : AdminDua
dpr