CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Rencana pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo (TNAP), Jawa Timur, menuai penolakan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mempertanyakan urgensi relokasi tersebut, bahkan mencermati adanya dugaan kepentingan pertambangan emas di balik wacana pemindahan satwa langka itu.
WALHI menilai, pemindahan badak Jawa tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kekhawatiran terhadap potensi bencana alam. Apalagi, hingga kini diperlukan penjelasan terbuka mengenai dasar ilmiah dan kajian ekologis yang menjadi landasan rencana tersebut.
Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma'rufah, mengatakan pemindahan satwa endemik yang telah lama hidup dan beradaptasi dengan habitat alaminya bukan keputusan sederhana. Langkah tersebut justru berpotensi menghadirkan ancaman baru bagi kelangsungan hidup badak Jawa.
"Memindahkan satwa endemik yang selama ini hidup di habitat alaminya justru berpotensi menimbulkan ancaman baru bagi keberlangsungan hidupnya," ujar Umi dilansir dari JawaPos.com, Selasa (17/11/2026).
WALHI Pertanyakan Alasan Ancaman Tsunami
Salah satu hal yang menjadi sorotan WALHI adalah alasan pemerintah terkait potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau sebagai pertimbangan pemindahan badak Jawa.
Menurut Umi, alasan tersebut perlu dijelaskan secara ilmiah. Sebab, badak Jawa telah lama bertahan di kawasan Ujung Kulon yang memiliki dinamika alam dan risiko bencana.
Ia juga mengingatkan bahwa kawasan tersebut memiliki sejarah letusan dahsyat Gunung Krakatau pada 1883. Karena itu, pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka mengapa relokasi menjadi pilihan, bukan memperkuat perlindungan terhadap habitat asli badak Jawa.
"Mengapa justru pemindahan badak yang dipilih, alih-alih memperkuat perlindungan habitat aslinya?" tegasnya.
Ada Dugaan Kepentingan Tambang Emas?
Di luar alasan ancaman bencana, WALHI juga menyoroti kemungkinan adanya kepentingan lain di balik rencana pemindahan badak Jawa.
Umi mengungkapkan, pihaknya mencermati dugaan keterkaitan wacana relokasi dengan potensi pertambangan emas di kawasan Ujung Kulon. Selama ini, status kawasan tersebut sebagai taman nasional menjadi salah satu kendala bagi rencana eksploitasi tambang.
"Kami juga mencermati adanya dugaan bahwa wacana ini berkaitan dengan potensi pertambangan emas di kawasan Ujung Kulon yang selama ini terkendala statusnya sebagai taman nasional," ungkapnya.
Meski demikian, Umi menegaskan dugaan tersebut belum dapat dipastikan. WALHI masih membutuhkan penelusuran dan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap kemungkinan keterkaitan antara rencana relokasi badak Jawa dan kepentingan pertambangan.
"Namun, dugaan tersebut belum dapat kami konfirmasi karena masih memerlukan penelusuran dan investigasi lebih lanjut. Terlepas dari apa pun alasannya, kami menolak pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya tanpa dasar ilmiah dan kajian ekologis yang transparan," sambungnya.
Perlindungan Habitat Dinilai Lebih Penting
WALHI menegaskan, pemerintah seharusnya memprioritaskan perlindungan habitat asli badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan program konservasi, perlindungan kawasan, serta penanganan berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu kelangsungan hidup satwa bercula satu tersebut.
Menurut WALHI, pemindahan tanpa kajian yang matang justru berisiko menambah tekanan terhadap populasi badak Jawa yang keberadaannya sangat penting bagi kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.
Karena itu, pemerintah diminta membuka secara transparan alasan, kajian, serta tujuan di balik rencana relokasi tersebut sebelum mengambil keputusan yang menyangkut masa depan satwa langka itu.(*)
Editor : AdminDua