CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Posisi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Di tengah menguatnya desakan pemakzulan di DPR RI, Gibran dikabarkan telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kabar tersebut menambah dinamika politik di tingkat nasional. Terlebih, persoalan yang menyeret nama putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu juga tengah menjadi perhatian publik, terutama terkait polemik dokumen pendidikan yang digunakan saat mengikuti Pemilihan Presiden 2024.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi turut membenarkan kabar mengenai pengunduran diri Gibran. Saat dikonfirmasi, ia menjawab singkat, "Betul," sebagaimana dikutip dari Kalteng Pos.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam dan turut membahas perkembangan persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran. Prabowo disebut memberikan sejumlah saran setelah mendengar penyampaian Wakil Presiden.
Di sisi lain, tekanan politik terhadap Gibran juga menguat di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi disebut telah mendukung penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah awal untuk mendorong proses pemakzulan Wakil Presiden.
Dukungan tersebut berasal dari Fraksi PDIP sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, serta Demokrat 18 anggota.
Usulan tersebut berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran saat mengikuti Pilpres 2024. Para pengusul menilai terdapat persoalan hukum yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional di DPR.
Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu isu yang turut memicu perhatian politik. Mahkamah Agung sebelumnya mengeluarkan putusan dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan batal surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019 serta memerintahkan pencabutan dokumen tersebut.
Putusan itu kemudian menjadi perhatian sejumlah anggota DPR yang mempertanyakan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Meski demikian, dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya. Proses pemakzulan harus melalui tahapan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. (*)
Editor : AdminDua