CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat kesiapan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah menjelang puncak musim hujan 2026/2027.
Sejumlah langkah disiapkan, mulai dari penyampaian peringatan dini, pemantauan perkembangan cuaca ekstrem dan siklon tropis, hingga pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dikoordinasikan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dilansir dari radarbogor.jawapos.com, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri Rapat Terbatas terkait Antisipasi Bencana Alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Pertemuan itu membahas situasi kebencanaan terkini, strategi pengurangan risiko, serta berbagai upaya penanganan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah Indonesia.
Faisal memaparkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November hingga Desember 2026. Meski demikian, permulaan musim hujan tahun ini tercatat mundur sekitar 20–30 hari dari pola normal. Adapun periode puncak hujan diprediksi berlangsung selama tiga bulan, yakni mulai Desember 2026 hingga Februari 2027, dengan karakteristik curah hujan secara umum berada dalam kategori normal.
Ia menjelaskan bahwa kategori normal menunjukkan jumlah curah hujan yang tidak jauh berbeda dari rata-rata klimatologis selama 30 tahun terakhir.
Namun, periode hujan yang relatif lebih singkat perlu menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan ancaman banjir dan tanah longsor apabila terjadi hujan dengan intensitas ekstrem.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan, BMKG telah menyediakan akses informasi peringatan dini melalui situs resmi bmkg.go.id/peringatan-dini. Layanan tersebut memuat berbagai informasi potensi ancaman, di antaranya hujan ekstrem, siklon tropis, banjir pesisir atau rob, kualitas udara, gempa bumi, hingga tsunami.
Untuk pemantauan curah hujan, masyarakat dan pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan layanan nowcasting atau prakiraan cuaca jangka pendek. Informasi ini disajikan hingga tingkat kecamatan di seluruh Indonesia dengan rentang waktu tiga sampai enam jam ke depan. Dalam layanan tersebut, BMKG mengelompokkan tingkat potensi ancaman ke dalam status waspada, siaga, dan awas.
Selain pemantauan jangka pendek, tersedia pula prakiraan cuaca harian untuk tujuh hari mendatang, prakiraan dasarian dengan cakupan hingga sepuluh hari, serta informasi prakiraan bulanan. Berbagai data tersebut dapat digunakan untuk memetakan daerah yang berpotensi terdampak cuaca ekstrem sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih awal.
Faisal menerangkan bahwa data meteorologi tersebut menjadi landasan bagi BMKG dan BNPB untuk menentukan lokasi serta periode yang berisiko mengalami hujan ekstrem, banjir, maupun longsor. Melalui pemetaan yang lebih terperinci, pemerintah dapat menyusun langkah penanganan berdasarkan kondisi ancaman di masing-masing wilayah.
Dalam proses tersebut, BMKG melakukan identifikasi hingga tingkat kecamatan untuk mengetahui lokasi yang berpotensi mengalami curah hujan tinggi.
Hasil pemantauan kemudian dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya banjir dan longsor, termasuk perkiraan waktu kejadiannya, sehingga upaya mitigasi dapat disiapkan secara lebih tepat sasaran.
Di samping pemantauan cuaca, pengurangan risiko bencana juga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, penataan kawasan, serta kerja sama berbagai instansi.
Salah satu bentuk dukungan BMKG dalam upaya tersebut adalah pelaksanaan OMC bersama BNPB untuk mengantisipasi dampak hujan ekstrem di daerah rawan bencana.
Faisal menyebutkan bahwa operasi modifikasi cuaca dapat dilaksanakan setelah pemerintah provinsi menetapkan status siaga darurat. Dalam mekanisme tersebut, BNPB bertindak sebagai pelaksana kegiatan, sedangkan BMKG memberikan supervisi dari sisi teknis. Metode pelaksanaan operasi disesuaikan dengan perkembangan kondisi atmosfer dan kebutuhan wilayah yang menjadi sasaran.
BMKG juga meningkatkan pemantauan terhadap kemungkinan terbentuknya siklon tropis menjelang penghujung 2026 hingga awal 2027. Berdasarkan prakiraan yang disampaikan Faisal, potensi aktivitas siklon tropis pada akhir 2026 diperkirakan lebih banyak berkembang di belahan bumi utara.
Sementara itu, memasuki awal 2027, aktivitas tersebut diproyeksikan lebih dominan terjadi di belahan bumi selatan, khususnya kawasan di bawah garis khatulistiwa.
Meskipun secara geografis Indonesia tidak termasuk negara yang secara teoritis kerap dilintasi siklon tropis dengan intensitas seperti Jepang atau Filipina, Faisal mengingatkan bahwa perubahan iklim dapat memengaruhi pola kejadian cuaca ekstrem. Karena itu, potensi dampaknya tetap perlu diperhitungkan melalui langkah antisipasi dan pengendalian risiko agar tidak menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
Lebih lanjut, BMKG turut memberikan dukungan data dan informasi meteorologi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bertindak sebagai ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRRP) di tiga provinsi. Informasi serupa juga diteruskan kepada BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mendukung koordinasi penanganan bencana serta persiapan menghadapi musim hujan.
Faisal menegaskan bahwa dukungan informasi tersebut dilakukan secara berkelanjutan, bahkan diperbarui setiap hari hingga setiap jam sesuai perkembangan kondisi cuaca.
Langkah ini ditujukan untuk membantu Kemendagri, BNPB, dan Kementerian PU menyusun kesiapan yang diperlukan dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sekaligus menghadapi potensi ancaman selama musim hujan. (*)