CEPOSINLINE.COM, JAYAPURA – Polemik seputar Surat Keterangan (Suket) yang berkaitan dengan status hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan tajam.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura secara terbuka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk segera menentukan sikap dan mengambil langkah konkret menyusul terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Meskipun Partai Hanura saat ini tidak memiliki kursi di parlemen Senayan, desakan ini disuarakan demi menyelamatkan stabilitas nasional dan meredam kebingungan di tengah masyarakat luas.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, menyampaikan pandangan tersebut di hadapan para awak media saat berada di Jayapura, Papua, pada Senin (9/11/2026).
Ia menekankan bahwa DPR RI wajib memanfaatkan momentum masa sidang yang segera dibuka untuk menuntaskan persoalan ini tanpa ada penundaan lebih lanjut.
"Ini tidak boleh berlarut-larut sehingga rakyat berada dalam keragu-raguan dan posisi yang tidak menentu," ujar Rio Capella dengan tegas.
Menurut Rio, lembaga legislatif memiliki kewenangan konstitusional yang memadai untuk bertindak.
Oleh karena itu, DPR diminta tidak ragu mencari jalan keluar terbaik, bahkan jika harus menempuh mekanisme politik tertentu di parlemen demi mengakhiri tarik-menarik kepentingan yang terjadi saat ini.
"Kalaupun itu satu-satunya jalan, silakan. Hanura mendukung semuanya berjalan sesuai koridor hukum dan koridor politik yang memenuhi aturan perundang-undangan di parlemen," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rio juga mengingatkan pentingnya mengedepankan persatuan nasional di tengah dinamika politik yang berkembang. Ia menegaskan bahwa sikap Partai Hanura senantiasa berlandaskan pada komitmen menjaga keutuhan negara.
"Kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan di atas segalanya, apalagi sekadar kepentingan sekelompok orang. Hanura menjunjung tinggi prinsip itu," tegasnya.
Menanggapi berbagai usulan dan wacana yang berkembang di publik termasuk dorongan agar DPR menggunakan hak angket mengingat putusan MA dinilai sudah terang-benderang. Rio berpandangan bahwa langkah investigatif tersebut tidak harus ditempuh.
Ia menilai bahwa substansi dari putusan MK dan MA sebenarnya sudah sangat jelas dan tinggal disikapi secara bijak oleh fraksi-fraksi yang ada di parlemen.
Dengan komposisi delapan fraksi saat ini, keputusan strategis dinilai tidak perlu menunggu inisiatif perorangan, melainkan bisa langsung diambil melalui kesepakatan para pimpinan dan petinggi fraksi.
"Keputusannya jangan sampai terombang-ambing. Tarik-menarik seperti ini mengganggu solidaritas bangsa. DPR harus menyelesaikan ini secara tuntas," pungkas Rio menutup keterangannya. (*)
Editor : Jimianus Karlodi