CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Kabar pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) 2026 mulai menjadi perhatian masyarakat, terutama mereka yang menantikan kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sejumlah instansi pemerintah pun masuk dalam daftar undangan rapat pengadaan ASN Tahun Anggaran 2026.
Dalam dokumen berjudul Daftar Undangan tersebut, tercatat sebanyak 20 instansi pemerintah yang diundang dalam agenda pengadaan ASN. Daftarnya terdiri dari berbagai kementerian, lembaga negara, hingga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Dilansir dari radarsolo.jawapos.com, beberapa nama yang tercantum di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
Kemunculan nama-nama tersebut menarik perhatian karena instansi pemerintah menjadi salah satu informasi yang paling dicari calon pelamar sebelum menentukan pilihan formasi.
Lantas, instansi mana saja yang tercantum dalam dokumen pengadaan ASN 2026?
Berdasarkan dokumen undangan rapat pengadaan ASN Tahun Anggaran 2026 yang beredar, berikut 20 instansi pemerintah yang tercantum:
1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
3. Kementerian Kesehatan.
4. Kementerian Kehutanan.
5. Kementerian Keuangan.
6. Kementerian Luar Negeri.
7. Kementerian Hukum.
8. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
9. Kementerian Koperasi.
10. Kementerian Agama.
11. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
12. Kementerian Pemuda dan Olahraga.
13. Mahkamah Agung.
14. Badan Pemeriksa Keuangan.
15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
16. Badan Pusat Statistik.
17. Badan Gizi Nasional.
18. Badan Intelijen Negara.
19. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
20. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Daftar tersebut memperlihatkan bahwa instansi yang tercantum berasal dari berbagai bidang pekerjaan. Mulai dari pendidikan, kesehatan, keuangan, hukum, statistik, hingga keamanan negara.
*Kementerian hingga Lembaga Negara Masuk Daftar*
Jika diperhatikan, sebagian besar instansi dalam dokumen tersebut merupakan kementerian yang memiliki cakupan tugas cukup luas.
Di bidang pendidikan, terdapat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kedua instansi ini berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang yang berbeda.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama juga tercantum dalam daftar. Keduanya selama ini memiliki berbagai bidang pekerjaan yang dapat membutuhkan tenaga dengan latar belakang pendidikan berbeda.
Di sektor keuangan, terdapat Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Selain kementerian, sejumlah lembaga negara juga masuk dalam dokumen tersebut. Di antaranya BPS, BIN, Mahkamah Agung, dan Badan Gizi Nasional.
Polri turut tercantum sebagai salah satu instansi yang diundang. Dalam dokumen tersebut, perwakilan yang disebutkan adalah Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia.
*Apakah 20 Instansi Tersebut Dipastikan Membuka Formasi CPNS 2026?*
Meski memuat 20 nama instansi pemerintah, dokumen tersebut belum bisa dijadikan bukti bahwa seluruh instansi dipastikan membuka formasi CPNS 2026.
Hal ini karena dokumen yang beredar merupakan daftar undangan rapat pengadaan ASN Tahun Anggaran 2026. Pada bagian daftar undangan, masing-masing instansi mencantumkan pejabat yang diundang, seperti sekretaris jenderal, sekretaris utama, serta kepala biro yang menangani sumber daya manusia dan organisasi.
Artinya, dokumen tersebut menunjukkan keterlibatan perwakilan instansi dalam agenda pengadaan ASN, bukan pengumuman lowongan atau penetapan jumlah formasi.
Selain itu, pengadaan ASN tidak hanya mencakup CPNS, tetapi juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya menegaskan bahwa proses rekrutmen ASN harus melalui penetapan kebutuhan, persetujuan formasi, dan pengumuman resmi pemerintah. Masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap informasi rekrutmen yang belum dapat diverifikasi.
Kementerian Agama bahkan telah menegaskan pada 10 Oktober 2026 bahwa instansi tersebut belum membuka pengadaan CPNS 2026. Informasi resmi seleksi harus dipantau melalui kanal pemerintah.
Dengan demikian, 20 instansi dalam dokumen tersebut dapat menjadi informasi awal bagi masyarakat yang sedang memantau peluang pengadaan ASN 2026. Namun, calon pelamar tetap perlu menunggu pengumuman resmi mengenai jumlah formasi, jabatan, kualifikasi pendidikan, persyaratan, dan jadwal pendaftaran.
Masyarakat dapat memantau perkembangan seleksi melalui situs resmi Badan Kepegawaian Negara di bkn.go.id, Kementerian PANRB di menpan.go.id, serta portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) di sscasn.bkn.go.id. (*)