Muhammad Qodari. (ANTARA)CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Data pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil menjadi sorotan setelah muncul keluhan masyarakat karena data yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya di lapangan.
Pemerintah menyatakan persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki akurasi data sosial ekonomi yang menjadi dasar penyaluran perlindungan sosial (perlinsos), termasuk bantuan sosial (bansos).
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Muhammad Qodari, mengatakan keluhan masyarakat dan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan.
“Keluhan-keluhan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi. Presiden Prabowo sendiri kemarin waktu pidato tanggal 14, ya, di DPR juga menyebut mengenai re-basing,” ujar Qodari dikutip dari JawaPos, Jumat (28/8/2026).
Menurut Qodari, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap akurasi data yang digunakan pemerintah untuk menentukan penerima perlindungan sosial.
Data sosial ekonomi menjadi dasar dalam mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil. Karena itu, ketidakakuratan data dapat berdampak pada ketepatan sasaran program bantuan pemerintah.
“Jadi mengenai perlinsos yang notabene data dasarnya adalah data-data sosial ekonomi, itu bisa saja dilakukan evaluasi untuk bisa mendapatkan akurasi data yang lebih baik. Dan memang akurasi data ini yang menjadi perhatian Bapak Presiden,” ujarnya.
Qodari mengatakan, pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap data sosial ekonomi. Evaluasi dilakukan setelah muncul keluhan dari masyarakat mengenai perbedaan antara kondisi ekonomi yang tercatat dalam data dengan keadaan sebenarnya.
Menurutnya, pembenahan data diperlukan agar kebijakan perlindungan sosial dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang tepat.
Pemerintah juga mendorong digitalisasi perlindungan sosial sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalan ketidakakuratan data penerima bansos.
“Salah satu dari sebab diadakannya perlindungan, apa, digitalisasi perlindungan sosial, selain untuk memudahkan masyarakat untuk bisa menerima bantuan sosial, itu juga untuk bisa menyelesaikan masalah ketidakakuratan dalam penerima,” ucapnya.
Persoalan data desil menjadi penting karena pengelompokan tingkat kesejahteraan digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran perlindungan sosial. (*)
Editor : Elfira Halifa