Data Desil Bansos Tak Sesuai Kondisi Warga, Presiden Prabowo Minta Evaluasi
Muhammad Qodari. (ANTARA)CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Data pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil menjadi sorotan setelah muncul keluhan masyarakat karena data yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya di lapangan.
Pemerintah menyatakan persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki akurasi data sosial ekonomi yang menjadi dasar penyaluran perlindungan sosial (perlinsos), termasuk bantuan sosial (bansos).
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Muhammad Qodari, mengatakan keluhan masyarakat dan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan.
“Keluhan-keluhan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi. Presiden Prabowo sendiri kemarin waktu pidato tanggal 14, ya, di DPR juga menyebut mengenai re-basing,” ujar Qodari dikutip dari JawaPos, Jumat (28/8/2026).
Menurut Qodari, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap akurasi data yang digunakan pemerintah untuk menentukan penerima perlindungan sosial.



