CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Upaya memperluas akses telekomunikasi di Papua menghadapi tantangan keamanan.
Sejumlah Base Transceiver Station (BTS) yang telah disiapkan belum dapat dioperasikan di lokasi semula sehingga Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan skema relokasi.
Dilansir dari Kompas.com, relokasi menjadi langkah yang dipilih agar perangkat telekomunikasi yang belum dapat dimanfaatkan tetap bisa digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan di wilayah lain yang lebih memungkinkan.
Direktur Utama BAKTI, Fadhilah Mathar mengatakan, relokasi akan dilakukan terhadap BTS di sejumlah desa yang menghadapi kendala keamanan. Meski dipindahkan, lokasi baru tetap diupayakan berada dalam kabupaten yang sama.
“Untuk beberapa desa, kami terpaksa melakukan relokasi ke lokasi lain yang masih berada dalam kabupaten yang sama. Cita-cita kami tetap ingin seluruh wilayah Papua terjangkau sinyal 100 persen,” kata Fadhilah di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Menurut Fadhilah, BAKTI tidak serta-merta menghentikan proyek telekomunikasi di wilayah yang terkendala keamanan.
Pihaknya masih berkoordinasi dengan unsur pertahanan dan keamanan untuk menentukan langkah yang memungkinkan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur tetap berjalan.
Koordinasi tersebut terutama dilakukan untuk titik-titik yang infrastrukturnya telah tersedia, tetapi belum dapat diaktifkan karena situasi keamanan.
BAKTI juga menyiapkan perangkat telekomunikasi yang saat ini berada di gudang di Jayapura untuk dipindahkan ke lokasi lain yang lebih memungkinkan.
Salah satu wilayah yang disebut menjadi opsi relokasi adalah Intan Jaya. Setelah perangkat tiba di lokasi tujuan, BAKTI akan menggandeng operator seluler untuk melakukan aktivasi atau on air.
“Saat ini kami sedang berkoordinasi erat dengan pihak pertahanan dan keamanan untuk melanjutkan proyek, terutama pada titik-titik yang infrastrukturnya sudah ada,” katanya.
Fadhilah menjelaskan, skema tersebut memungkinkan perangkat yang sebelumnya belum bisa dimanfaatkan di satu lokasi tetap memiliki fungsi untuk mendukung akses komunikasi masyarakat di wilayah lain.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi BAKTI untuk memperluas konektivitas di Papua dengan tetap mempertimbangkan kondisi keamanan di lapangan.
Di tengah tantangan tersebut, BAKTI belum menargetkan pembangunan BTS baru pada 2026. Fokus lembaga saat ini diarahkan pada biaya operasional, pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia, optimalisasi jaringan serta penataan aset.
Fadhilah mengatakan pembangunan BTS di wilayah Papua memiliki tantangan yang cukup kompleks. Selain keamanan, faktor geografis, cuaca, waktu pengerjaan dan keterbatasan sumber daya keuangan negara turut menjadi pertimbangan.
“Membangun BTS di daerah 3T menjelang akhir tahun bukanlah hal yang mudah, terutama dengan tantangan cuaca dan keamanan di Papua. Karena itu, kami saat ini lebih fokus pada optimalisasi dan relokasi,” jelasnya.
Menurut Fadhilah, strategi tersebut bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap pemerataan akses telekomunikasi di Papua. Sebaliknya, optimalisasi dan relokasi dilakukan agar infrastruktur yang sudah tersedia dapat memberikan manfaat secara maksimal.
Hingga saat ini, BAKTI mengelola dan memelihara 6.747 titik BTS. Keberadaan infrastruktur tersebut terus dievaluasi untuk memastikan aset telekomunikasi yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pemerintah menargetkan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), termasuk Papua, tetap mendapatkan akses komunikasi dan informasi. (*)
Editor : Elfira Halifa