CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA– Sabtu, 27 Juli 1996, dicatat sebagai salah satu hari paling kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat, bentrokan berdarah pecah ketika markas yang dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri diserbu secara paksa di tengah situasi politik Orde Baru.
Peristiwa yang dikenal sebagai Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) tersebut bukan sekadar konflik internal partai. Lebih dari itu, Kudatuli menjadi simbol benturan keras antara kehendak rakyat dan intervensi kekuasaan negara.
Dinamika politik ini berawal dari terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya pada Desember 1993. Popularitas Megawati yang terus melonjak dinilai mengancam peta politik saat itu.
Pemerintah Orde Baru kemudian secara sepihak mengakui hasil Kongres Medan pada Juni 1996 yang menetapkan Soerjadi sebagai Ketua Umum. Pendukung Megawati menolak keputusan tersebut dan memilih bertahan di halaman serta gedung DPP PDI Jalan Diponegoro 58.
Selama beberapa pekan sebelum tragedi pecah, halaman kantor tersebut bertransformasi menjadi ruang publik yang hidup. Melalui Mimbar Bebas, berbagai elemen masyarakat sipil—mahasiswa, aktivis LSM, buruh, seniman, wartawan, hingga masyarakat umum—bergantian menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap penguasa. Tempat tersebut menjelma menjadi simbol harapan akan ruang demokrasi yang lebih terbuka.
Ketegangan memuncak pada Sabtu pagi, 27 Juli 1996. Massa pendukung Soerjadi menerobos dan menyerbu kantor DPP PDI, memicu kerusuhan yang dengan cepat meluas ke sejumlah ruas jalan di Jakarta. Aparat keamanan diterjunkan untuk mengendalikan situasi dengan tindakan tegas.
Berdasarkan rilis resmi pemerintah saat itu, sedikitnya lima orang dinyatakan meninggal dunia, ratusan luka-luka, dan puluhan lainnya hilang atau menjalani proses hukum.
Namun, sejumlah organisasi hak asasi manusia (HAM) meyakini jumlah korban sebenarnya jauh lebih besar dari angka resmi tersebut.
Meski secara fisik kantor DPP PDI berhasil diambil alih, Tragedi Kudatuli justru menjadi pemantik yang memperkuat konsolidasi gerakan prodemokrasi di berbagai daerah. Solidaritas lintas kelompok masyarakat—mahasiswa, akademisi, tokoh agama, hingga kalangan buruh—semakin solid menuntut perubahan menyeluruh.
Banyak sejarawan menilai Tragedi Kudatuli merupakan mata rantai krusial yang mempercepat tumbangnya rezim Orde Baru dan lahirnya Reformasi 1998. Keberanian masyarakat sipil yang teruji dalam peristiwa ini menjadi modal sosial utama gerakan perubahan nasional.
Menjelang tiga dekade berlalu, Kudatuli tetap menjadi pengingat penting bahwa penyelesaian konflik politik melalui jalur kekerasan hanya meninggalkan luka sejarah dan memperbesar ketidakpuasan publik.
Demokrasi membutuhkan penghormatan atas hak berserikat, kebebasan berpendapat, supremasi hukum, serta penyelesaian konflik melalui mekanisme yang konstitusional.
Mengutip artikel Majalah Tempo: Diponegoro 58, Suatu Hari Pada 1996 Edisi 26 Juli 2004, Megawati diduga tahu rencana penyerangan kantor PDI pada 27 Juli.
Kala itu, Wakil Komandan Satgas PDI pro-Mega, Soesilo Muslim melaporkan melalui sambungan telepon dengan terburu-buru adanya serangan terhadap kantor PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, tempat dirinya sedang berada. Muslim mengaku baru saja menolak tawaran Komandan Kodim dan Kepala Polres Jakarta Pusat yang memintanya menyerah dan meninggalkan kantor itu.
Dari Kebagusan, Megawati memberi perintah. "Pak Muslim, Bapak tetap di tempat dan jangan melakukan apa-apa." Gagang telepon kembali diletakkan.
Megawati ditemani oleh staf pribadinya, Ricardo, yang kemudian menjadi Wakil Sekjen Partai Nasionalis Bung Karno (PNBK). Dalam situasi itu, Ricardo mencoba menghubungi nomor telepon ruang Ketua Umum di Jalan Diponegoro.
Belum lama obrolan, terdengar suara pintu didobrak. Suara tendangan dan pukulan terdengar menghantam segala benda di ruangan itu, termasuk jeritan orang-orang dipukul.
"Ini keadaannya sudah enggak bener, Mbak," kata Ricardo kepada Megawati, yang tampak makin gelisah. "Sekarang saya mau bilang apa, mau ngapain? Sudah, kamu temani saya di sini," jawab Mega.
Ricardo juga mendapat perintah untuk memusnahkan sejumlah dokumen yang kira-kira tidak baik, begitu istilahnya. Tidak lama, satu per satu tokoh pendukung Megawati datang, mulai dari Sophan Sophiaan, Mangara Siahaan, Dimyati Hartono, Eros Djarot, dan beberapa tokoh lainnya.
Semua mendesak Megawati turun ke lapangan. Mereka menangis, namun siap jika Megawati memerintahkan serangan balik.
"Kita semua sudah stay di Kebagusan," kata Eros.
Tidak tahu mau apa, satu per satu kemudian meninggalkan Kebagusan sekitar pukul tiga sore. Tiba-tiba, sebuah pesan melalui faksimile berisikan daftar korban masuk ke Kebagusan. Alamat pengirimnya kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang letaknya kira-kira 100 meter dari kantor PDI yang diambil alih.
"Entah siapa yang mengirim, karena saya tahu saat itu LBH sudah diduduki militer," kata Ricardo.
Masih berdasarkan Majalah Tempo: Diponegoro 58, Suatu Hari Pada 1996 Edisi 26 Juli 2004, tiga bulan usai peristiwa itu, Komnas HAM menyebut korban tewas hanya lima orang, itu pun terjadi di luar gedung.
Hanya saja, sejumlah saksi mata meyakini bahwa korban di dalam gedung bisa mencapai belasan orang. Kondisi itu membuat berandai-andai, seandainya Megawati sudah tahu lebih dulu.
Banyak yang meragukan Megawati tidak tahu peristiwa itu bakal terjadi. Salah satunya Alex Widya Siregar, saat itu menjadi Wakil Bendahara PDI versi Soerjadi yang mengaku bertanggung jawab atas penyerbuan itu. (*)
Editor : Weny Firmansyah