CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Polemik keterlibatan prajurit TNI dalam membantu polri memburu begal di Jakarta terus bergulir.
TNI mengklaim apa yang diputuskan, merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Keterangan itu disampaikan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.
”Pada prinsipnya, tugas utama penegakan hukum tetap berada pada Polri. Namun dalam konteks OMSP, TNI juga memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan membantu Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama ketika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan penguatan kehadiran negara di lapangan,” kata dia saat ditanyai oleh awak media pada Selasa (26/5/2026).
Rico pun menekankan bahwa yang dilakukan oleh jajaran Kodam Jaya/Jakarta tidak lepas dari konteks dukungan kewilayahan, patroli bersama, dan penguatan deterrence agar masyarakat merasa nyaman. Menurut dia, itu sejalan dengan keterangan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Yakni kehadiran satuan teritorial TNI diharapkan dapat membantu menekan potensi kriminalitas.
”Tentu seluruh pelaksanaannya tetap mengedepankan profesionalisme, koordinasi dengan Polri, serta pendekatan humanis sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Meski tidak ada instruksi khusus untuk melaksanakan operasi pemberantasan begal, namun Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyetujui dan mengizinkan jajaran Kodam Jaya/Jayakarta membantu Polda Metro Jaya dalam penindakan terhadap begal dan bandit jalanan.
”Tidak ada instruksi khusus dari panglima TNI untuk operasi pemberantasan begal, namun menyetujui atau mengizinkan jajaran TNI untuk melakukannya dengan prinsip kehadiran prajurit di lapangan merupakan bagian dari upaya membantu Polri dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas.
Nas menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan kewenangan Polri. Pihaknya tidak menjalankan fungsi tersebut terhadap warga sipil. Dia menyebut kehadiran para prajurit TNI dalam membantu tugas Polri dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang (UU).
”Sampai saat ini tidak ada kebijakan pembentukan satgas khusus penanganan begal di tingkat kodam maupun kodim,” imbuhnya.
Namun demikian, koordinasi dan sinergi antara TNI dengan Polri selalu dilakukan. Menurut Nas, itu dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Dia memastikan kembali, pelaksanaan di lapangan berjalan dalam koridor hukum yang berlaku.
Diberitakan sebelumnya, Kodam Jaya/Jayakarta mengerahkan pasukan dari batalyon tempur untuk memburu begal di Jakarta dan sekitarnya. Langkah itu diambil untuk membantu Polda Metro Jaya menangani aksi begal yang belakangan menjadi ancaman bagi masyarakat.
Menurut Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya/Jayakarta Letkol Arh Noor Iskak, instansinya berkomitmen mendukung dan membantu jajaran Polda Metro Jaya. Karena itu, pihaknya bersinergi dengan seluruh unsur kepolisian dari level koramil dengan polsek, kodim dengan polres, hingga kodam dengan polda.
”Bahwa kami sudah melaksanakan kegiatan patroli-patroli bersama mulai dari tingkat bawah koramil-polsek, kodim-polres, sampai dengan polda-kodam. Satuan yang kami libatkan selain dari satuan wilayah kodim, kami juga melibatkan satuan batalyon tempur untuk mem-back up dan menambah personel kegiatan patroli,” kata dia dikutip pada Sabtu (23/5/2026).
Menurut Letkol Noor Iskak, keamanan Jakarta dan sekitarnya merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, pihaknya bersinergi dengan Polda Metro Jaya dan seluruh unsur masyarakat untuk memastikan tidak terus terjadi tindak kejahatan yang menjadi ancaman.
Harapannya adalah bisa memberikan rasa aman dan sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Kodam Jaya akan terus mem-backup, mendukung dan men-support kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya,” tegasnya. (*)