CEPOSONLINE.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi terhadap program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Papua yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Program tersebut dinilai sebagai langkah konkret dalam menjawab persoalan tingginya jumlah masyarakat di Papua yang belum memiliki hunian layak.
Menurut Tito, alokasi bantuan yang disiapkan oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, tergolong sangat besar dan belum pernah dilakukan secara masif sebelumnya di Tanah Papua.
“Ini program yang sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah. Bahkan untuk bedah rumah, minimal dialokasikan 21.000 unit di wilayah Papua,” ujar Tito usai rapat koordinasi di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Ia menjelaskan, program dari pemerintah pusat tersebut sangat membantu mengurangi beban fiskal pemerintah daerah.
Pasalnya, jika jumlah tersebut dibagi ke 42 kabupaten/kota di enam provinsi Papua, maka masing-masing daerah akan mendapatkan sekitar 500 unit rumah.
“Kalau dibebankan ke APBD, tentu akan sangat berat bagi daerah. Karena itu kami menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri PKP,”ucap Tito.
Sementara ity Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung program tersebut, mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan hingga rumah subsidi.
Selain program bedah rumah, pemerintah juga akan fokus pada penataan kawasan kumuh di sejumlah wilayah strategis di Papua.
“Ada tiga lokasi kawasan kumuh yang akan diperbaiki, yakni di Jayapura sebagai Papua Induk, kemudian di Papua Selatan, dan juga di Sorong. Program ini dilakukan secara masif,”pungkas Maruarar Sirait. (*).
Editor : Yohanes Palen