"Kami pernah membawa surat ke Pj Bupati untuk menyampaikan tentang keberadaan persatuan gereja gereja di Kabupaten Jayapura yang dalam hal ini diketuai oleh Pendeta Naftali Modou. Berharap beliau bisa melihat dan mencermati dan memfasilitasi," kata Sekretaris Umum PGGJ Kabupaten Jayapura. Pdt. George Sorontou, di kota Jayapura, Selasa (1/8).
Terkait hal ini, pihaknya telah melaporkan penjabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo ke polda Papua termasuk Ketua PGGJ yang kepengurusanya sudah dibekukan oleh PGGP Papua.
"Lalu kita mulai bertanya kenapa Bapak PJ waktu kita sudah kasih masuk surat ke beliau, kenapa beliau tidak menanggapi dan beliau tidak mau tahu tentang keabsahan dari sebuah organisasi yang benar. Kan kami sudah ada di kesbangpol, bahkan kita punya notaris itu sudah ada. Sudah jelas dan PGGP pun mengakui hal itu," tegasnya.
"Dana Rp 500 juta yang dikeluarkan oleh Pj bupati Jayapura itu sesuatu yang sangat memalukan. Kenapa karena beliau berani sekali mengeluarkan uang dan memberi kepada organisasi abal-abal,"ujarnya lagi.
Dia mengatakan mengenai pembekuan PGGJ pimpinan Pdt Joop Suebu itu tertuang dalam SK PGGP nomor 06/SK dari PGP/ VIII/2022. Itu sudah menggugurkan, membekukan SK pelantikan PGGJ Pimpinan Pdt. Joop Suebu.
Terkait hal itu, pihaknya telah melaporkan keduanya, Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo dilaporkan dengan tuduhan karena berani mencairkan dana senilai Rp 500 juta kepada pihak yang tidak memiliki legalitas.
Kemudian Pdt Joop Suebu dilaporkan dengan tuduhan telah memalsukan SK PGGJ Kabupaten Jayapura demi mendapatkan dana hibah senila Rpi 500 juta.
Karena itu pihaknya meminta kepada Polda Papua supaya segera tindaklanjuti laporan tersebut.
"Kami tegaskan, kami minta supaya polda Papua harus menindaklanjuti laporan kami. Karena selain melaporkan ke Polda, kami juga akan melaporkan hal ini ke Mendagri dan presiden," pungkasnya.
Sementara itu, Pj. Bupati Jayapura Triwarno Purnomo saat dikonfirmasi Wartawan di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura menjelaskan
bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah Kabuoaten Jayapura untuk para pendeta yang berangkat ke Israel itu merupakan bantuan keuangan dari bagian pemerintahan. Yang jelas dana tersebut merupakan bantuan keagamaan bagi para pendeta tersebut.
"Jadi untuk para pendeta yang ke Israel itu bantuan keuangan di bagian pemerintahan, nanti silakan ditanyakan saja bantuan keuangan di pemerintahan,"ungkapnya.
Namun demikian terkait dengan keberadaan dualisme PGGJ Kabupaten Jayapura, dirinya meminta untuk menyelesaikan secara internal.
"Masalah PGGJ yang mana-yang mana, itu silakan saja internal PGGJ menyelesaikan. Apakah kubu Joop Suebu, atau Naftali Modouw, yang jelas itu bantuan keagamaan bagi para pendeta ke Israel. Nilainya nanti cek saja di sana, di bagian pemerintahan dan berapa pendeta yang kita berangkatkan, itu dicek saja di sana," tambahnya.(roy/wen)
Editor : Administrator