JAYAPURA- Pemerintah kota Jayapura, bersama dengan sejumlah stakeholder terkait termasuk Dinas Kehutanan dan lingkungan hidup Provinsi Papua terus menindaklanjuti, kasus pengalihan fungsi lahan taman wisata alam di Kawasan Hamadi yang dilakukan oleh oknum masyarakat beberapa waktu lalu.
Terbaru dari hasil rapat koordinasi bersama yang dilakukan di kantor Pemerintah Kota Jayapura, Kamis (20/7), diketahui sertifikat yang ditunjukkan oleh pihak pemilik lahan itu tidak memiliki nomor seri di BPN Jayapura. Itu artinya ada indikasi sertifikat itu bodong alias palsu.
"Tadi dari BPN Jayapura menyebutkan bahwa sampai hari ini mereka belum punya data terkait dengan sertifikat yang disampaikan oleh oknum pemilik lahan tersebut. Oleh karena itu tadi Beliau juga sampaikan bahwa sertifikat itu mereka belum punya dan tidak mengeluarkan. Tapi mereka akan mengecek terus," kata Pj Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, Kamis (20/7).
Karena itu Pemerintah Kota Jayapura juga mendukung penuh langkah dari BPN Jayapura untuk menguji kembali keabsahan dari sertifikat tersebut.
"Yang jelas proses ini masih berjalan sehingga pemerintah kota dengan OPD teknis terkait akan mengikuti progresnya dan akan menyiapkan data sewaktu-waktu diminta maka akan menyampaikan datanya," pungkasnya. (roy/tri) Editor : Administrator