*11 Unit Truk dan 1 Excavator Diamankan
JAYAPURA - Informasi massive yang tersebar terkait adanya aktifitas penimbunan di kawasan hutan mangrove di lokasi Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa langsung disikapi Dinas Kehutanan Provinsi Papua, BBKSDA Papua, Gakkum maupun Polda Papua. Setelah rapat singkat yang dipimpin Kadishut, Jan Jap Ormuserai, tak lama seluruh personil diturunkan ke lokasi dan dilakukan penghentian.
Aparat gabungan langsung memasuki lokasi dan meminta aktifitas penimbunan dihentikan dan dilakukan penyegelan dilarang melintas. Saat rombongan Dinas Kehutanan, BBKSDA dan Gakkum tiba di lokasi terlihat aktivitas masih sedang berjalan. Ada yang menebang pohon, ada truk yang menimbun menggunakan material karang, dan ada juga yang mengarahkan belasan truk termasuk ada juga oknum aparat keamanan yang berjaga di lokasi.
Alat berat excavator ketika itu juga sedang beroperasi dan ketika didatangi petugas, sang operator langsung lompat dan melarikan diri. Disini ia sempat diteriaki dan nyaris dikejar namun sudah terlanjur jauh. Begitu juga dengan aktifitas penebangan, satu persatu pelaku meninggalkan lokasi termasuk sejumlah oknum aparat keamanan yang tak lama bergeser dari lokasi penimbunan.
“Ini jelas melanggar semua Undang – undang. Undang - undang lingkungan hidup, undang – undang konservasi juga dilanggar sehingga tak ada jalan lain kami harus tegakkan aturan. Kami sepakat ini dihentikan dan hari ini juga kami tutup atas nama hukum. Alat yang digunakan semua disita,” tegas Kadishut, Jan Jap Ormuserai dilokasi penimbunan. Ia terlihat berang melihat aktifitas ini sebab sebelumnya sudah diperingatkan namun tidak mengindahkan bahkan terkesan melawan.
Jan Ormuserai saat memimpin rapat juga tak mau terlalu lama. Ia meminta timnya segera mempersiapkan diri termasuk menyiapkan sprin dan langsung turun ke lokasi usai rapat. Para pelaku yang menimbun kata Ormuserai saat ini sedang menertawakan negara, bukan orang perorang sehingga tak ada kata mundur tetap akan diproses. Ia menegaskan bahwa pemilik lokasi atau yang melakukan penimbunan tidak mengindahkan aturan yang sudah ada.
Bahkan plang yang dibuat dinas kehutanan dan dipasang petugas juga tidak diindahkan padahal sudah jelas ada larangan. ”Ditingkat nasional, presiden sibuk tanam mangrove disini sibuk kasi rusak mangrove. Selain itu tata ruang juga dilanggar jadi kami tegas akan menindak, tidak bisa dibiarkan,” bebernya. “Hutan bakau ini warisan yang dimiliki masyarakat Engros dan Tobati, mengapa dirusak hanya oleh segelintir orang,” tambahnya.
Selain itu kata Ormuserai aturan menyangkut tata ruang juga dilanggar dan kalaupun ada sertipikat maka itu menyalahi sebab tak ada aturan sertipikat muncul di areal Kawasan konservasi. “Kalau muncul sertipikat kami akan proses hukum sebab undang – undang menyebut di kawasan konservasi tak boleh terbit sertipikat dan bila ada maka oknum dari BPN juga akan diproses,” sindir Ormuserai.
Ditanya bahwa lokasi yang ditimbun sudah cukup luas baru dilakukan penindakan, kata Kadishut pihaknya memiliki prosedur. Dimulai dari upaya preemtive dan preventif dan itu sudah dilakukan dimana pihaknya sudah memasang plang untuk mengingatkan termasuk masyarakat adat tapi pelaku masih lanjut. “Yang terlibat akan kami proses dan saya pastikan laporan kami akan sampai ke presiden,” tegasnya lagi.
Sementara Kepala BBKSDA Provinsi Papua, A.G Marnata menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengingatkan kepada pihak yang menimbun dan pasang plang larangan. Hanya saja ini tapi tidak diindahkan. “Ini menyalahi aturan undang – undang nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE dan BBKSDA sudah melakukan upaya awal secara preemtive maupun preventif terhadap pelaku namun tidak diindahkan dan kini cara terakhir yakni penegakan hukum,” tambahnya.
Pihak gakkum yang melakukan pengukuran koordinat mencatat ada area sekitar 2,4 hektar yang ditimbun. “Dari luasan tadi sekitar 2,4 hektar dan kasus ini akan ditangani Gakkum dan Polri sedangkan upaya yang dilakukan awalnya akan kami hentikan dulu kemudian memikirkan recoverynya mesi ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, bisa lebih 20 tahun,” bebernya. Marnata juga membenarkan bahwa dilokasi tersebut tidak dapat diterbitkan sertipikat. “Itu salah kalau ada sertipikat,” tutupnya.
Sementara upaya penghentian aktifitas penimbunan ini mendapat respon dari sejumlah perempuan adat asal Kampung Engros. “Atas nama negara kami minta ini dikawal dengan baik. Kami tunggu 1 minggu jadi truk serta alat berat yang ada langsung disita,” kata Emma Hamadi dilokasi. Lalu kepala suku yang dulu melepas ini itupun menurutnya harus mempertanggungjawabkan tandatangannya sebab keputusan itu mengganggu pihaknya (perempuan). “Sebab hutan ini adalah harga diri kami. Ini hutan kami , kami tidak memikirkan soal siapa pemiliknya dan siapa yang melepas tapi kami mempersoalkan bakau yang merupakan tempat kami mencari yang rusak,” cecarnya.
Selain itu Emma juga menyinggung adanya oknum aparat keaman dilokasi. “Mereka (apparat keamanan) dibayar negara untuk menjaga keamanan, bukan menjadi backup penimbunan lahan begini. Jaga di luar sana, bukan di hutan adat begini. Mereka ini yang mengawal hingga truk - truk dengan leluasa masuk dan menimbun jadi oknum aparat ini juga kami minta diproses sebab jika tidak cara – cara ini akan terus dilakukan dan aturan akan diabaikan,” koar Emma.
Karenanya atas nama perempuan adat ia meminta ini dituntaskan sebab jika tidak mereka menyatakan akan berjuang dengan cara sendiri. Soal dugaan munculnya sertipikat lanjut Emma sejatinya sudah jelas daerah mana saja yang mana boleh keluar sertipikat dan mana yang tidak. “Kalau disini ada keluar sertipikat maka kami minta mafia tanah di BPN dipecat dan diproses hukum. Lalu kami juga kaget ternyata truk – truk ini lewat belakang dari tembok yang dijebol dan itu ijinkan masuk dari gudang Alfamidi. Pemilik gudang juga perlu dipertanyakan karena tidak merasa memiliki dan hanya mencari uang saja,”sindir Emma.
Sementara peraih Kalpataru, Petronela Merauje menambahkan bahwa ia merasa ada kenaikan air di kampung termasuk kesulitan mencari kerang, ikan. “Kami menjaga agar lokasi hutan bakau jangan dirusak karena kalau rusak kami kesulitan untuk mencari. Mereka meminta kasus penimbunan lokasi ini dikawal karena telah merusak hutan tempat perempuan mencari. Ini dapur kami dan kami tidak perduli siapa yang menimbun termasuk sekalipun sudah ada sertipikat. Kami bertahan karena hutan bakau ini dapur kami. Titik,” tegas Petronela.
Bakau menurutnya bukan tanah tapi laut, masak harus menimbun laut seluas ini. Teluk ini terbentuk karena adanya mangrove karena kalau tidak ada maka teluk akan hilang. ”Pihak yang timbun harus merevitalisasi lokasi ini. Kami tidak berbicara siapa pemilik lokasi dan siapa yang menang dipersidangan tapi kami hanya berfikir pohon mangrove kami jangan dirusak, ditebang dan ditimbun seperti ini, itu saja,” tutupnya. (ade/wen) Editor : Administrator