Mengenal JKN Goes to Banjar, Program Kesehatan yang Menyasar Sampai ke Desa
Sejak akhir Maret 2023, Pemkot Denpasar bersama BPJS Kesehatan dan stakeholder terkait gotong royong membuat gebrakan JKN Goes to Banjar. Program yang menyasar desa ini diyakini satu-satunya di Bali, bahkan di Indonesia. Seperti apa programnya?
Maulana Sandijaya-DENPASAR
PEMKOT Denpasar sejatinya telah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta sejak Juli 2022. Capaian tersebut semestinya membuat seluruh warga Ibu Kota Bali yang padat penduduk itu mendapat pelayanan kesehatan berkualitas. Namun, fakta di lapangan, masih banyak warga yang belum tahu UHC. Pun dengan manfaatnya.
Hal itu diungkapkan langsung Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat diwawancarai Jawa Pos Radar Bali di kantornya Kamis (15/6/2023). Saat menerima koran ini, Jaya Negara didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar, Dewa Gede Rai.
Jaya Negara menuturkan, ketika datang ke rumah sakit, dirinya sering dihampiri keluarga pasien yang telantar. Mereka curhat sekaligus minta dibantu biaya pengobatan. “Mereka bilang, ‘Pak Wali, tolong bantu tiyang (saya, Red). Tiyang tidak mampu, tiyang perlu bantuan.’ Itu beberapa kali saya jumpai ketika ke rumah sakit,” kisah Jaya Negara.
Sontak keluhan itu membuat Jaya Negara kaget. “Mereka bilang tidak punya uang untuk berobat, padahal dengan BPJS semua ditanggung. Cukup membawa KTP. Ini artinya informasi tidak nyambung sampai bawah,” ungkapnya.
Jaya Negara kian prihatin lantaran manfaat UHC juga tidak dirasakan masyarakat. Warga Kota Denpasar seharusnya bisa memanfaatkan privilege dari UHC. Di mana warga berhak mendapat pelayanan kesehatan berkualitas dengan biaya terjangkau. Khususnya warga PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBD, langsung aktif saat itu juga setelah mendaftar.
Melihat kondisi di lapangan, Jaya Negara dan jajarannya merapatkan barisan mencari solusi. Ia sadar Pemkot Denpasar tidak bisa berjalan sendiri. Gayung bersambut, upaya Pemkot Denpasar itu disambut baik BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar.
“Astungkara (bersyukur, Red), terkait urusan kesehatan, kami dengan BPJS Kesehatan memiliki komitmen yang sama, yakni memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Akhirnya, kami sepakat membuat program JKN Goes to Banjar,” jelasnya.
Pemkot Denpasar kemudian menunjuk Dinas Sosial sebagai leading sector. Benar saja, satu per satu fakta di lapangan terkuak setelah Goes To Banjar berjalan. Dari hasil penyisiran, selain banyak penduduk tercecer, banyak warga yang status kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif lantaran mengalami pemutusan kerja. Maklum, ketika pandemi Covid-19 melanda, banyak akomodasi pariwisata di Bali gulung tikar.
“Nah, dengan JKN Goes to Banjar ini masyarakat bisa mendapatkan informasi, pengaduan, sekaligus solusi. Kalau tidak punya KTP, kami buatkan saat itu juga. Termasuk yang keanggotaannya dinonaktifkan karena berhenti bekerja maupun menunggak iuran,” tukasnya.
Ditanya alasan memilih desa dan banjar (dusun) sebagai sasaran, Jaya Negara menyebut agar efektif. Sebab, banjar merupakan tingkat pemerintahan terbawah di Bali. Pasalnya, di Bali tidak menerapkan sistem Rukun Tetangga (RT) sebagaimana di provinsi lainnya.
Pemkot juga mengajak kepala desa/lurah, kelian banjar dinas, hingga pecalang (keamanan adat). “Sebelum turun, kami petakan dulu. Desa atau kelurahan mana yang paling sedikit warganya tercover BPJS Kesehatan,” imbuh mantan anggota DPRD Denpasar itu.
Dengan JKN Goes to Banjar, warga hanya perlu datang membawa KTP/KK ke balai banjar atau tempat yang ditentukan. Sesampainya di lokasi, warga tinggal duduk. Selanjutnya semua administrasi diurus petugas gabungan dari pemerintahan dan BPJS Kesehatan. Selain ada meja khusus dari pemkot, juga tersedia fasilitas mobil customer service (MCS) BPJS Kesehatan.
“Kami bersinergi menyisir warga yang tercecer. Kami jemput bola ke desa, sehingga seluruh masyarakat Denpasar tak ada yang tertinggal mendapat pelayanan kesehatan berkualitas,” tandasnya.
Politisi 56 tahun itu memastikan Pemkot Denpasar dalam memberikan layanan tidak ada diskriminasi. “Dari manapun asalnya, kalau sudah resmi ber-KTP Denpasar, pasti dilayani. Saat berobat tinggal menunjukkan KTP saja,” tegasnya.
Jaya Negara lantas membeber data di tangannya. Dijelaskan, per 1 Juni 2023, jumlah penduduk Kota Denpasar tercatat 656.405 jiwa. “Dari 656.405 jiwa penduduk, yang sudah tercover BPJS Kesehatan sebanyak 655.536 jiwa atau 99,87 persen,” rincinya.
Dijelaskan lebih lanjut, dari 99,87 persen warga terdaftar, yang aktif baru 85,05 persen. Sementara penduduk yang belum terdaftar BPJS Kesehatan tinggal 869 jiwa atau 0,13 persen. Ini artinya masih ada pekerjaan rumah kembali menyisir warga lebih luas lagi. Pemkot akan terus gencar turun ke bawah.
Terkait pendanaan, dari 655.536 jiwa yang sudah tercover BPJS Kesehatan, warga PBI APBD Kota Denpasar tercatat 85.562 jiwa. Warga tidak mampu sepenuhnya ditanggung pemerintah. “Tahun ini kami menyiapkan dana untuk PBPU BP Pemda sebesar Rp 43,1 miliar,” terang alumni Universitas Pendidikan Nasional itu.
Jaya Negara tak segan mengapresiasi program JKN dan komitmen BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan prima. “Dengan JKN ini, pasien berobat bukan lagi karena gratis, tapi berobat ingin sembuh. Sebab semua ditanggung sampai sembuh, termasuk operasi, bahkan sampai meninggal,” tutur pria yang hobi tenis meja itu.
Ia berharap melalui JKN Goes to Banjar ini semua pihak getok tular (menyampaikan informasi) pada warga lain. “Karena menolong orang yang sakit itu sejatinya adalah yadnya (perbuatan suci),” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, Nyoman Wiwiek Yuliadewi, yang diwawancarai terpisah mengatakan, JKN Goes to Banjar merupakan kolaborasi dan refleksi nyata memberi pelayanan prima masyarakat dibidang kesehatan. Menurut Wiwiek, walaupun Pemkot Denpasar sudah mendapat predikat UHC dengan persentase cakupan 99,87 persen, nyatanya belum sepenuhnya warganya terlindungi jaminan kesehatan dasarnya.
Padahal, warga Denpasar memiliki keuntungan tersendiri dengan capaian UHC. Capaian itu membuat Kota Denpasar memiliki UHC Non Cut Off, di mana pemerintah dapat mengajukan pendaftaran peserta dan langsung aktif saat itu juga. Pemkot juga dapat mengakomodir peserta yang membutuhkan pelayanan urgent, tetapi belum memiliki kartu. Karena itu, sayang jika tidak dimanfaatkan.
“Lewat JKN Goes to Banjar ini juga, warga yang mau mengubah status atau faskes, bisa langsung datang ke balai banjar untuk kami eksekusi,” jelas Wiwiek.
Perempuan 45 tahun itu mengapresiasi dukungan Pemkot Denpasar terhadap layanan Program JKN. Salah satunya pengalokasian dana APBD untuk peserta PBPU BP Pemda. Ditanya apakah program JKN Goes to Banjar ini bisa meng-cover 100 persen warga Denpasar, Wiwiek optimistis. “Memang tujuan program ini membuat seluruh penduduk di Denpasar terlindungi BPJS. Kami optimistis cakupan UHC bisa mencapai 100 persen dengan dukungan seluruh pihak,” tegasnya.
Manfaat JKN Goes to Banjar diungkapkan langsung Lurah Penatih, I Wayan Murda. Saat diwawancarai ia menyebut warganya sangat terbantu. Kelurahan Penatih merupakan salah satu desa percontohan JKN Goes to Banjar. “Warga sangat terbantu, karena belum semua terdaftar JKN. Mau mengurus jaraknya cukup jauh, kadang tidak sempat karena sibuk dengan aktivitas,” terangnya.
Ia berharap program ini bisa berkelanjutan. Sebab masih banyak warga yang membutuhkan pelayanan dengan sistem jemput bola ini. “Setelah diterangkan, masyarakat mulai terbuka dan menyadari pentingnya JKN. Banyak warga, terutama anak muda yang ingin punya BPJS. Mereka mulai sadar, sakit atau musibah bisa datang kapanpun,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laksmi Saraswaty, yang diwawancarai terpisah menyebut JKN Goes to Banjar adalah program pertama di Bali. “Mungkin juga di Indonesia, di mana pemerintah daerah turun bersama BPJS Kesehatan dibantu aparat terbawah jemput bola memberi pelayanan,” ujar Ayu.
Ditegaskan, JKN Goes to Banjar juga mengedukasi warga tentang pentingnya jaminan kesehatan. “Kami menaikkan kepesertaan melalui JKN Goes to Banjar ini bukan pencitraan. Pemerintah murni ingin melindungi rakyatnya,” tegasnya.
Hingga Juni 2023 sudah lima desa disasar JKN Goes to Banjar. Kini, sejumlah desa antre minta didatangi. Ayu meminta pemerintah desa/kelurahan menyiapkan warganya sebelum tim turun. Bagi warga yang belum terdaftar juga bisa mendatangi kantor desa atau datang langsung ke kantor Dinas Sosial.
Setali tiga uang, Kepala Diskes Kota Denpasar, Anak Agung Ayu Candrawati menyatakan dukungannya. Keterlibatan Diskes dalam program JKN Goes to Banjar ini untuk menjawab pertanyaan seputar kesehatan. “Dengan program ini warga yang tidak aktif bisa aktif lagi,” tandasnya. (***)
Editor : Administrator