JAYAPURA-Tim Komisi Hak Asasi Nasional (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua mengunjungi Victor Frederik Yeimo di Rutan Mako Brimob, Kotaraja, Minggu (16/5) sore.
Dimana sebelumnya Victor ditangkap Tim Gabungan Satgas Nemangkawi dan Dirkrimum Polda Papua terkait status DPO Victor yang diduga sebagai dalang dari kasus kerusuhan tahun 2019.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyampaikan, Komnas HAM punya kepentingan untuk memastikan keberadaan Victor di tahanan Brimob dan hal-hal lainnya yang bisa terpenuhi. Hak yang dimaksudkan Frits adalah ruangan yang layak, MCK, makan minum dan kondisi kesehatannya.
“Saya bertemu dengan Victor selama 20 menit dan mendengarkan apa yang Victor sampaikan. Dia menyampaikan kondisi kesehatannya terganggu karena lambung dan meminta agar bisa dikunjungi oleh keluarganya,” jelas Frits kepada Cenderawasih Pos, Senin (17/5).
Frits juga menyampaikan bahwa Victor ditahan di Mako Brimob, karena ruang tahanan Polda Papua yang sudah over kapasitas. Komnas juga meminta Victor untuk kooperatif dengan penyidik agar proses hukumnya bisa lebih cepat.
“Saya menaruh hormat kepada semua aktivis KNPB yang menghormati proses hokum. Selain itu, Victor menyatakan komitmennya menghormati proses hukum dan kooperatif dengan penyidik,” kata Frits.
Dalam pertemuan selama 20 menit itu, menuruta Frits ada beberapa percakapan keinginan yang bersangkutan untuk berdialog dengan beberapa pihak untuk didengarkan apa yang sebenarnya yang Victor mau sampaikan.
Komnas sendiri akan menyampaikan hal tersebut kepada beberapa pihak yang disebutkan oleh Victor.
“Salah satu permintaan Victor meminta berdialog dengan pemerintah dan mereka harus diberikan kesempatan untuk didengarkan terkait dengan pandangan mereka yang berbeda. Sebagaimana selama ini pemerintah juga memberi kesempatan kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk didengarkan pandangan mereka,” terang Frits.
Terkait hal tersebut, Komnas akan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang disebutkan Victor seperti Menkopolhukam dan Kepala BIN agar bisa difasilitasi.
“Dalam konteks HAM, menyelesaikan persoalan jangan menimbulkan problem HAM yang baru. Tapi bagaimana menyelesaikan persoalan HAM dengan sebuah langkah rekonsiliasi untuk menghormati HAM yang berkelanjutan,” tuturnya.
Menurut Frits, sebenarnya tidak ada salahnya dengan permintaan Victor tersebut. Pemerintah harus mendengarkan bagian ini, sehingga dicarikan pendekatan dan ada kebijakan negara untuk mengfasilitasinya.
“Pandangan mereka juga didengarkan dan dalam konteks bernegara ini sebenarnya baik, pemerintah harus bersedia mendengarkan pandangan kritis dari warga negaranya. Victor atau kelompok yag melakukan aksi protes mereka masih warga negara, sehingga pemerintah harus bersedia mendengarkan pandangan mereka,” bebernya.
Terkait dugaan keterlibatan Victor dalam beberapa kasus yang mengakibatkan dirinya menjadi DPO, Komnas HAM akan meminta kepada pengadilan ataupun penyidik untuk melakukan pembuktian. (fia/nat)
Editor : Administrator