JAYAPURA-DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng) resmi menggelar sidang paripurna pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun anggaran 2021 di salah satu hotel di Kota Jayapura, Rabu (12/5) lalu.
Sidang itu dipimpin Ketua DPRD Hengky Dani Yikwa, didampingi Wakil Ketua I Doris Gombo dan Wakil Ketua II Leonard Doga dan anggota-anggota legislatif,
Pada kesempatan itu, hadir Bupati Ricky Ham Pagawak (RHP), Wakil Bupati Yonas Kenelak dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mamberamo Tengah.
Sidang ditandai dengan penyerahan materi sidang dari Bupati Ricky Ham Pagawak kepada Ketua DPRD Hengky Dani Yikwa untuk selanjutnya dibahas.
Bupati Ricky Ham Pagawak mengakui, dibanding tahun 2020 lalu sidang pembahasan APBD dilaksanakan awal Desember, sedang tahun 2021 ini memang mengalami keterlembatan.
Bupati RHP menyampaikan bahwa keterlambatan ini karena Kemendagri mewajibkan masing-masing kabupaten dan kota menyesuaikan dengan sistem SIPD baru dalam menyusun APBD.
Menurut Bupati RHP, selain mengalami keterlambatan, anggaran APBD tahun 2021 ini mengalami penurunan, dari tahun anggaran 2021.”Ini terjadi karena ada pemotongan dari pusat terhadap DAU sekitar Rp 20 miliar sehingga menjadi Rp 553 miliar. dana Otsus sebesar Rp 51 miliar untuk kepentingan PON di Papua.
“Pemotongan ini tentunya sangat berdampak pada postur APBD tahun ini, sehingga APBD tahun 2021 hanya sembilan ratus miliar lebih,” ujarnya.
Bupati dua periode ini menjelaskan, dengan kondisi ini, maka semua OPD untuk menyesuaikan dengan anggran yang ada, tidak bisa memaksakan semua kegian terakomodir.”Dengan waktu yang sangat terbatas, semua OPD akan berupaya keras agar mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga tidak menjadi masalah diakhir tahun,” ucapnya.
Bupati RHP mengatakan, walau APBD tahun anggaran 2021 mengalami penurunan karena adanya pemotongan-pemotongan, namun pihaknya masih fokus pada pembangunan fisik yakni penyempurnaan pembangunan kantor bupati, pembangunan kantor DPRD dan juga listrik,
“Pembangunan infrastruktur listrik ini sebenarnya sudah dari tiga tahun lalu diprogramkan, namun terkendala pada komunikasi Pemda dengan pihak PLN,”katanya.
Infastruktur lain yang juga menjadi prioritas menurut Bupati RHP, adalah pembangunan di dalam kota maupun di distrik-distrik. Begitupun pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan.”Sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan ,juga menjadi kewajiban pemerintah,”ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Hengky Dani Yikwa mengatakan, pihaknya memahami pembahasan RAPBD Tahun 2021 mengalami keterlambatan, karena ada perubahan sistem aplikasi SIPD dalam penyusunan APBD. Menurutnya, bukan hanya Kabupaten Mamberamo Tengah saja yang terlambat menggelar sidang APBD, namun kabupaten-kabupaten lain juga mengalami kondisi yang sama.
Walau begitu, kata Hengky, DPRD akan menjalankan fungsinya untuk melakukan pembahasan dan pengawasan terhadap item-item yang ada dalam APBD.
Menurutnya, walaupun pembahasan APBD mengalami keterlabatan, namun, pihaknya optimis eksekutif mampu menyelesaikan setiap kegiatan yang sudah dianggarkan.
Politisi partai Demokrat ini, memberikan apresiasi kepada pihak eksekutif yang sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kantor DPRD Mamberamo Tengah mulai tahun ini. (Humas/reis/nat) Editor : Administrator