Wujudkan Kampung Berkualitas, Semua Institusi Harus Bersinergi

Administrator • Dipublikasikan Rabu, 10 Februari 2021 | 20:30 WIB
Kepala BKKBN Papua, Charles Brabar, S.E, M.Si ( FOTO: Yewen/Cepos)
Kepala BKKBN Papua, Charles Brabar, S.E, M.Si ( FOTO: Yewen/Cepos)

Ketika Kampung Keluarga Berencana Diubah Menjadi Kampung Keluarga Berkualitas


Kehadiran kampung berencana di kampung-kampung dianggap kurang tepat, sehingga Presiden Joko Widodo mengubah menjadi kampung berkualitas. Seperti apa kampung berkualitas yang ditangani oleh BKKBN di Provinsi Papua?


Laporan: Roberthus Yewen


Pada hari Kamis 28 Januari 2021 yang lalu dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornis) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa jika seluruh keluarga hidup berkualitas, maka Indonesia akan berkualitas dan juga akan sejahtera dan didalam keluarga akan lahir keluarga yang sehat dan berkulitas.


Kata-kata Presiden Jokowi sebenarnya memberikan isyarat bahwa saat ini tidak boleh lagi fokus hanya untuk melakukan pengendalian penduduk di kampung-kampung, tetapi bagaimana mewujudkan keluarga yang berkualitas, sehat dan sejahtera melalui kampung berkualitas yang telah digalakan oleh BKKBN selama ini di masing-masing daerah.


Di Provinsi Papua sendiri kampung berencana telah digantikan dengan kampung berkualitas sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh presiden, sehingga BKKBN tidak hanya mengurus pengendalian penduduk, tetapi bagaimana mewujudkan keluarga yang berkualitas di kampung-kampung.


Pencanangan keluarga berkualitas ini sendiri bukan baru dilakukan oleh BKKBN di Provinsi Papua, tetapi sudah dilaksanakan di setiap kampung yang ada di 29 kabupaten/kota di Papua sejak tahun 2016 yang lalu. Alhasil, saat ini sudah sekitar 400-an lebih kampung berkualitas yang telah didirikan oleh BKKBN Provinsi Papua.


Kehadiran keluarga berkualitas yang didirikan oleh BKKBN di Papua tentu bukan semata-mata tanggung jawab BKKBN melalui penyuluh dan kader di lapangan atau di kampung-kampung, tetapi merupakan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, sehat dan sejahtera.


Kehadiran kampung berkualitas dengan mengantikan kampung berencana ini, maka kedepan akan menjadi satu pintu yang membuka ruang bagi semua sektor bisa masuk. Dimana setiap lembaga dan kementerian serta BUMN bisa bersama-sama melakukan trategi keroyokan yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat di kampung-kampung yang sudah dicanangkan.


“Diharapkan ada sistem keroyokan yang bisa digunakan oleh lembaga dan kementerian serta BUMN yang ada, sehingga ada sebuah perubahan yang bisa dibangun bersama-sama kedepan,” ungkap Kepala BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar, S.E, M.Si kepada cenderawasih pos, Selasa (9/2).


Kehadiran kampung berkualitas ini menjadi sebuah momentum yang baik bagi semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Karena keluarga yang berkualitas adalah tiang negara dan cermin bagi negara kedepan menuju kualitas dan sejahtera.


Kehadiran kampung berkualitas ini menjadi momentum untuk bersama-sama berkolaborasi dalam memutus mata rantai stanting atau gizi buruk yang masih ada di kampung-kampung secara bersama-sama. Dengan demikian, hal ini merupakan kesempatan dalam berkolaborasi secara bersama-sama dengan seluruh institusi pemerintahan dan BUMN, sehingga menekan dan mengurangi angka stanting di Papua dan mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas kedepannya. Tentunya harus dimulai dari keluarga yang ada di kampung-kampung.


Meskipun, saat ini terjadi pandemi Covid-19 sebenarnya bukanlah menjadi alasan dalam berkolaborasi untuk mewujudkan kampung berkualitas yang dimulai dari keluarga berkualitas di masing-masing kampung yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di bumi cenderawasih.


“Ini kesempatan yang baik dan saya pada prinsip dari BKKBN ikut alur pikir kepala BKKBN, dimana kita mewujudkan keluarga yang berkualitas, sehat dan berkualitas,” kata mantan Kepala BKKBN Provinsi Papua Barat ini.


Untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan kampung yang berkualitas, maka BKKBN Provinsi Papua pada tahun 2021 ini akan memfokuskan diri untuk melakukan pengendalian dan mengurangi stanting atau gizi buruk di masing-masing kampung di Papua.


Apalagi BKKBN sendiri ditunjuk sebagai ketua pelaksana pengendalian stanting di Indonesia, sehingga hal ini tentu menjadi tanggung jawab BKKBN di daerah, khususnya di Papua, untuk berkomitmen dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, maka akan dilakukan pencegahan, pengendalian dan mengurangi angka stanting di Papua yang dimulai dari kampung-kampung.


Diharapkan dengan semangat solidaritas bersama ini, terutama memanfaatkan para penyuluh lapangan di masing-masing kampung berkualitas ini, maka BKKBN Papua akan lebih berkosentrasi dan membangun kolaborasi dengan semua institusi dan semua pihak, sehingga melakukan pengeroyokan bersama dalam mewujudkan kampung yang berkualitas di Provinsi Papua dan bisa terbebas dari stanting.


“Kita akan optimalkan para penyuluh lapangan yang dimiliki oleh BKKBN di Papua, untuk mewujudkan kampung berkualitas yang dimulai dari keluarga yang berkualitas, sehingga kedepan bisa sejahtera,” ucap pria asal Kabupaten Biak-Numfor ini. (bet/wen)

Editor : Administrator