MERAUKE-Kendati Pemerintah Kabupaten Merauke telah melakukan evaluasi terhadap APBD 2021 ke Pemerintah Provinsi Papua, namun sampai sekarang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tersebut belum dibagikan kepada setiap SKPD.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Merauke Albertus Muyak, SE, M.Si, mengungkapkan bahwa setelah dilakukan evaluasi tersebut ada yang perlu disesuaikan berdasarkan arahan dari Tim Anggaran Provinsi Papua dimana penyesuaiannya tersebut tetap didasarkan pada ketentuan perundangan-undangan.
Sementara untuk penyesuaikan anggaran itu dilakukan oleh masing-masing SKPD. “Masing-masing SKPD yang harus menyesuaikan mana program yang dianggap prioritas dan mana yang tidak disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diberikan,” kata Albertus Muyak ketika dihubungi Cenderawasih Pos lewat telepon selulernya, Sabtu (6/2).
Menurutnya, pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini membuat perbaikan penyesuaian anggaran tersebut terlambat. Sebab, pegawai yang masuk kantor secara part time. “Kalau dalam keadaaan normal kita bisa kerja siang sampai malam. Tapi, karena adanya pandemi yang terjadi sekarang ini membuat pekerjaan melambat karena pegawai yang masuk kerja secara part time,” terangnya.
Namun demikian, menurut Albertus Muyak bahwa perbaikan tersebut telah dilakukan dan dalam minggu ini DPA tersebut bisa dicetak. “Rencana minggu depan sudah bisa dicetak karena seluruh SKPD telah melakukan perbaikan. Kalau sudah dicetak nanti barulah DPA tersebut diserahkan bupati kepada setiap pimpinan SKPD,’’ terangnya.
Sekadar diketahui, untuk APBD Kabupaten Merauke tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 1,905 triliun. Jika ditambah dengan pembiayaan atau sisa lebih perhitungan tahun 2020 sebesar Rp 100 miliar maka total menjadi Rp 2,05 triliun. Jumlah ini berkurang sekitar Rp 270 miliar dibandingkan dengan APBD 2020 lalu. (ulo/tri)
Editor : Administrator