Boy Dawir: Jika Terlambat Akan Mengganggu Pekerjaan
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua diingatkan untuk segera menyerahkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) agar proses awal pekerjaan di tiap OPD bisa segera dimulai. Pasalnya hingga kini kata Boy pihaknya melihat Pemprov belum menyerahkan DPA ke tiap OPD entah karena alasan apa. “Penyampaian kami seperti itu, sebisa mungkin DPA ini segera diserahkan mengingat bila molor lagi maka akan berdampak pada banyak hal,” kata salah satu anggota Badan Anggaran DPR Papua, Boy Markus Dawir melalui ponselnya, Kamis (4/12).
Ia menyebut bahwa tahun 2021 ini ada agenda Pekan Olahraga Nasional (PON) dan masih ada sejumlah pekerjaan yang harus dituntaskan untuk menunjang pelaksanaannya. Karenanya Boy meminta untuk eksekutif bisa segera merealisasikan sehingga pekerjaan bisa berjalan.
“Seharusnya Januari sudah diserahkan agar bulan Februari sudah berjalan mulai persiapan tim kerja termasuk menyiapkan PPATK untuk pelaksanaan – pelaksanaan kegiatan,” bebernya. Ia khawatir jika bulan Februari ini masih tak kunjung diserahkan maka bisa saja pelaksanaan PON akan terganggu karena banyak pekerjaan yang dikerjakan tergesa – gesa.
Sementara Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw menambahkan bahwa dengan berlakunya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) maka ia ada kemudahan yang bisa diakses oleh masyarakat. Publik bisa memantau sistem penganggaran dan besaran dari semua program yang ditetapkan pemerintah.
“Kami ingin semua berjalan transparan dan dengan berlakunya SIPD ini saya pikir menjadi sebuah gebrakan yang positif untuk sebuah transparansi tinggal bagaimana masyarakat proaktif memantau dan mencatat apa saja yang dianggarkan serta bagaimana pelaksanaannya. Saya meminta masyarakat ikut peduli apalagi SIPD aksesnya juga mudah,” imbuh Banua. (ade/wen)
Editor : Administrator