Agar Membuka Palang Jalan di Kampung Karya Bumi, Distrik Namblong
SENTANI-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura masih melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah distrik dan pihak terkait, supaya masyarakat pemilik ulayat yang ada di Distrik Namblong segera membuka palang jalan menuju Kampung Karya Bumi, Besum, Distrik Namblong. Pemalangan itu sudah dilakukan oleh masyarakat adat sejak, Selasa, (5/1).
Sekretaris Daerah (Sekda) Jayapura, Hanna Hikoyabi mengatakan, Pemkab Jayapura tidak bisa berbuat banyak terkait persoalan tersebut selain hanya melakukan koordinasi dan memfasilitasi masyarakat adat untuk bertemu dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua.
Diungkapkan, untuk menyelesaikan persoalan tuntutan ganti rugi yang disampaikan oleh masyarakat itu menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua.
"Tanggung jawab ini kan ada di pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua. Kita tidak bisa mengambil langkah lebih jauh, kami hanya melakukan koordinasi dan memfasilitasi masyarakat adat untuk bertemu dengan pemerintah pusat,"kata Hanna Hikoyabi ketika dikonfirmasi media ini di Kantor Bupati Jayapura, Rabu, (6/1) kemarin.
Lanjut Hanna, pihaknya saat ini tengah melakukan koordinasi dengan pemerintah distrik dan masyarakat adat setempat supaya bisa kembali membuka palang yang sudah dilakukan sejak Selasa, (5/1).
"Kitakan lobinya ke pusat, ini kan tanah transmigrasi yang sudah bertahun tahun. Kita akan fasilitasi masyarakat adat untuk ke pusat. Kemarin kita mengirim beberapa orang untuk mengurus ke sana," katanya.
Menurutnya, pada Desember 2020 lalu, Pemkab Jayapura telah mengutus sejumlah delegasi dari masyarakat pemilik ulayat tanah itu untuk bertemu dengan pihak terkait di pusat.
"Pasti kami lakukan upaya dan tindak lanjut dari hasil pertemuan masyarakat adat dengan pemerintah pusat yang sudah dilakukan Desember kemarin, mungkin dari pemerintah akan ditindaklanjuti tahun ini," bebernya. (roy/tho)
Editor : Administrator