Perdata 90 Persen Masalah Tanah, Dalam Lima Bulan Harus Diselesaikan

Administrator • Dipublikasikan Rabu, 6 Januari 2021 | 21:30 WIB
Jubir Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, Muliyawan, SH., MH., (kiri) bersama Humas Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, Maria. M Sitanggang, SH., MH., saat memberikan keterangan akhir bulan Januari 2020 lalu. (Yewen/Cepos)
Jubir Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, Muliyawan, SH., MH., (kiri) bersama Humas Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, Maria. M Sitanggang, SH., MH., saat memberikan keterangan akhir bulan Januari 2020 lalu. (Yewen/Cepos)

Melihat Kasus Perdata dan Pidana yang Ditangani Oleh PN Jayapura Selama 2020


Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura tidak hanya mensidangkan masalah-masalah pidana umum, tetapi juga melakukan persidangan terhadap masalah perdata.  Berapa lama untuk memutuskan berbagai kasus tersebut?


Laporan: Roberthus Yewen


Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura selama tahun 2020 telah menyelesaikan berbagai macam kasus pidana umum, sebut saja narkotika, pencurian, penganiayaan, asusila dan kasus-kasus lainnya.


Namun demikian, PN Jayapura juga sebagai lembaga peradilan yang selama ini berkosentrasi secara penuh dalam menangani masalah-masalah perdata, salah satunya sengketa tanah yang notabene masih terus terjadi di Papua.


Dari data yang dihimpun oleh Cenderawasih Pos menyebutkan bahwa hampir 90 persen kasus perdata yang ditangani oleh PN Jayapura, merupakan masalah sengketa tanah.


Jika dilihat secara umum, sengketa tanah ini bukan masalah baru, tetapi merupakan benang kusut yang harus diurai satu per satu oleh PN Jayapura, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan bukti-bukti hukum yang tertera selama persidangan berlangsung.


Juru Bicara (Jubir) PN Jayapura, Muliyawan, S.H, M.H mengatakan, hampir sebagian besar kasus-kasus perdata yang ditangani dan diselesaikan oleh pihaknya adalah masalah sengketa tanah. Hal inilah yang masih terus ditangani oleh PN Jayapura sebagai salah satu lembaga penegakan hukum di Papua.


"Hampir 90 persen masalah tanah semua yang ditangani dan diselesaikan oleh PN Jayapura," katanya kepada Cenderawasih Pos.


Kasus sengketa tanah ini hampir sebagian besar terjadi dibeberapa daerah, seperti misalnya di Kota Jayapura sendiri sengketa tanah yang ditangani oleh PN Jayapura tersebar di beberapa tempat, seperti di Entrop, Abepura dan beberapa tempat lainnya.


Tidak hanya itu, sengketa tanah ini juga ditangani oleh PN Jayapura dibeberapa daerah lainnya, seperti di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dan beberapa daerah lainnya.


Kasus perdata memang trennya meningkat. Misalnya, untuk pengugat Kantor Pos Abepura sendiri ada empat orang yang mengugat, sehingga masih terus diproses untuk penyelesaian kasusnya.


Selain kasus gugatan sengketa tanah, ada juga permohonan-permohonan dalam kasus perdata yang sehari-hari ditangani oleh PN Jayapura  seperti ganti nama, perbaikan nama, perbaikan akta kelahiran.   Ya, kendati dalam masa pandemi Covid-19 tetapi tidak menganggu persidangan di PN Jayapura. Di mana sidang pidana dan perdata tetap dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi zoom.


"Kalau putusan sendiri hampir 90 persen selama persidangan di PN Jayapura, baik kasus pidana maupun perdata," kata Juru Bicara PN Jayapura, Muliyawan, S.H, M.H saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (5/1) kemarin.


Menurut Muliyawan, sesuai dengan aturan yang ada, maka penyelesaian sidang-sidang, baik pidana maupun perdata hanya dibatasi sampai lima bulan dan tidak boleh lewat. "Ada aturannya, sehingga perdata dan pidana di batasi hanya lima bulan sudah selesai dengan penyelesaian berkas-berkasnya harus lima bulan," tutur pria yang sehari-hari bekerja sebagai Hakim di PN Jayapura ini.


Kata Muliyawan, apabila berkas-berkasnya belum selesai, maka pihaknya akan ditanya alasan mengapa kasus pidana atau perdata tersebut belum diselesaikan. Oleh karena itu, Muliyawan menyatakan dalam waktu lima bulan kasus pidana dan perdata yang ditangani oleh PN Jayapura harus diselesaikan. (*/wen)

Editor : Administrator