-Akibat Melonjaknya Angka Penyebaran Covid dan Adanya Virus Baru
JAYAPURA-Mengenai akan dimulainya PBM (Proses Belajar Mengajar) tatap muka di Indonesia termasuk di Provinsi Papua sesuai dengan intruksi Kemendikbud RI, Maka Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua melakukan diskusi bersama Kepala Dinas Pendidikan se Papua dan bersama Ketua Harian Pencepatan Penanganan Covid 19 Provinsi Papua yang dilakukan secara zoom meeting.
Kasatpol PP dan PBD Provinsi Papua yang juga sebagai Ketua Harian Pencepatan Penanganan Covid 19 Provinsi Papua Welliam R. Mandiri dalam paparannya mengatakan harus menjadi perhatian bersama pembukaan sekolah PBM tatap muka terutama di daerah yang zona merah di Provinsi Papua dan juga adanya virus baru yang mengancam saat ini.
"Kota Jayapura menjadi hal yang sangat penting dalam rencana pembelajaran tatap muka karena Kota Jayapura masih menjadi apisentrum penyebaran Covid 19, sehingga harus menjadi perhatian yang sangat penting di perhatikan dan dipersiapkan secara matang jika proses belajar mengajar tatap muka dilakukan,"bebernya.
Dirinya berharap segala aspek keselamatan agar dipersiapkan sebaik mungkin. Ia juga menyampaikan bahwa kerja sama antar semua pihak sangat penting dalam mempersiapkan proses belajar mengajar secara tatap muka.
"Keselamatan adalah prioritas pertama dan proses belajar tatap muka adalah tanggungjawab bersama dan perlu adanya standarinasi yang harus dipenuhi sebelum proses belajar mengajar tatap muka dilakukan,"Pungkasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait ST. M.Si mengatakan sebelum PBM tatap muka dilakukan sekolah harus memperhatikan segala sesuatu syarat yang diminta sesuatu dengan SK Menteri bersama.
"Namun menjadi soal berikutnya sebelum PBM tatap muka dilakukan adalah adanya virus Corona yang baru sehingga ini menjadi pertimbangan penting apakah PBM tatap muka akan dibuka,"bebernya.
Dirinya mengatakan berdasarkan rapat bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi se Indonesia yang dilakukan sebelumnya akhirnya ada beberapa Provinsi yang menarik kembali edaran akan dilakukannya PBM tatap muka sehingga Ia meminta segara masukan dari Kadis Pendidikan se Papua.
Sohilait mengatajan pihaknya akan mengeluarkan satu aturan Gubernur yang mengatur secara umum mengenai PBM tatap muka sesuai dengan SK Bersama Kementerian mengenai BPM tatap muka. Ia juga mengatakan kebijakan di Papua tidak bisa disama ratakan sekolah semua harus di buka atau ditutup.
Hal ini disebabkan disalah satu sisi angka penularan Covid di Papua terus meningkat dan adanya virus baru yang sedang mengancam. Sementara jika memaksakan sekolah terus ditutup ada daerah yang tidak dapat dijangkau oleh internet sehingga sangat sulit belajar online.
"Kami akan keluarkan ederan Gubernur yang memberikan ruang sekolah bisa dibuka dengan syarat ketat sekali, kami akan juga terus ikuti perkembangan mutasi Covid baru ini dan kita tunggu juga perkembangan dari Pemerintah Pusat,"bebernya.
Ia menegaskan bahwa SK Kementerian soal sekolah dibuka didalamnya tidak mewajibkan PBM tatap muka harus dilakukan. PBM tatap muka dapat dilakukan jika sekolah benar-benar siap memenuhi segala persyaratan yang ditentukan bersama.
"Saya akan laporkan hasil diskusi hari ini ke Pak Sekda, Pak Wagub dan Pak Gubernur dan nantinya akan dikeluarkan surat edaran Gubernur Papua yang menjadi peraturan untuk kita bersama,"Pungkasnya.(gin) Editor : Administrator