Hukuman Mati Lebih Baik Bagi Predator Seksual Anak

Administrator • Dipublikasikan Sabtu, 19 Desember 2020 | 11:30 WIB
Photo
Photo
JAYAPURA-Predator seksual anak dipenjara, dikebiri lalu dipermalukan mendapat tanggapan tersendiri dari Polda Papua dan pemerhati anak dan perempuan di Kota Jayapura. Sebagaimana pemerintah menyusun aturan pelaksana hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak lewat terbitnya PP Nomor 70 Tahun 2020.
Direktur LBH Apik Jayapura, Nona Duwila mengatakan, hukuman kebiri merupakan hukuman tambahan jika terpidana melakukan perbuatannya secara berulanag kali. Namun ada pemikiran lain dari aktivis perempuan, takutnya ketika dilakukan kebiri terhadap pelaku malah ia melakukan hal lain.
“Baik jika pelaku predator seksual menerima itu sebagai hukuman dan menjadi sadar, tapi ketika dia menganggap itu sebagai hukuman yang membuatnya menjadi tidak berdaya dan bisa saja dia menggunakan alat lain untuk menyakiti korban,” ucap Nona kepada Cenderawasih Pos, Jumat (18/12).
Menurut Nona, apa yang sudah diatur oleh pemerintah dalam aturan UU terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menajdi hukuman yang bisa membuat pelaku jera. Hanya saja, jangan sampai itu menjadi momok bagi pelaku tidak terima dan melakukan kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan alat lain.
“Pelaku harus dihukum dan dipermalukan serta keluar dari tempat dimana korban tinggal, tidak boleh korban yang pergi,” tegas Nona.
Sebagai aktivis perempuan dan anak, Nona justru menilai hukuman mati lebih baik bagi pelaku predator seksual anak. Sebab, jika hanya dikebiri bisa saja pelaku melakukan hal yang diluar batas kewajaran.
“Kalau pelaku predator seksual anak dipenjara, dikebiri lalu dipermalukam saya setuju. Kecuali pelakunya adalah anak maka dia harus dilindungi dan dibantu untuk bimibingan psikologinya,” terangnya.
Sementara itu Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal menjelaskan, predator sesksual anak dikebiri dan dipermalukan suatu keputusna yang melalui proses.
“Setiap kasus kriminalitas pintu gerbangnya di penyidik kepolisian, kita lakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut kemudian kita limpahkan tahap pertama tentang hasil sidik kepada JPU. Setelah dinyatakan P21 kita limpahkan tersangka dan barang bukti,” kata Kamal.
Lanjut Kamal, kewenangan inilah kewenangan penyidikan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku seksual terhadap anak. (fia/nat) Editor : Administrator