MERAUKE-Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merauke hingga saat ini masih melakukan telaah hukum terhadap sejumlah laporan dari pasangan Henderikus Mahuze, S.Sos, M.Pd dan Edy Santosa pasca pemungutan suara.
Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke Oktafina Amtop, S.Sos, mengungkapkan, sejumlah laporan tersebut dilaporkan oleh Kuasa Hukum Nomor urut 01 ke Bawaslu. “Untuk sejumlah laporan yang disampaikan tersebut, kita masih melakukan telaah apakah masuk ranah pelanggaran pemilu atau tidak,” kata Oktafina Amtop kepada wartawan di sela-sela melakukan evaluasi hasil Pilkada tingkat PPD se-Kabupaten Merauke .
Salah satu laporan itu menyangkut adanya ajakan lewat media sosial (Medsos) untuk memilih calon tertentu pada masa tenang. Padahal, di masa tenang tidak boleh lagi ada ajakan yang berbau kampanye. “Nah, nanti kita lihat seperti apa. Kita akan telaa dan kaji dari sisi hukum,” terangnya.
Menurut Oktafina Amtop, dugaan pelanggaran yang dilaporkan tersebut semuanya sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilakukan. Selain laporan tersebut, menurut Oktafina Amtop, juga yang masih dalam penelusuran adalah dugaan adanya money politic di Kurik sebelum pencoblosan digelar.
Disinggung soal pelanggaran di hari pemungutan suara pada 9 Desember lalu, Oktafina Amtop menjelaskan bahwa dari hasil rekap dari Panwaslu Distrik tidak ditemukan ada indikasi pelanggaran yang menonjol. “Semua proses berjalan dengan baik,” jelasnya.
Namun begitu, diakui Oktafinas Amtop bahwa memang terjadi miss komunikasi antara penyelenggara tingkat TPS. “Mungkin menyangkut aturan-aturan yang ada antara KPPS, Pengawas TPS dan saksi. Misalnya, saksi yang datang terlambat itu bagaimana. Lalu saksi kenapa tidak rapid. Perbedaan seperti itu yang terjadi dan itu semua sudah kami selesaikan di lapangan. Artinya berjalan dengan baik dan tidak ada masalah yang menonjol,” tandasnya. (ulo/tri)
Editor : Administrator