Masih Dalami Pasal Hukuman Mati

Administrator • Dipublikasikan Senin, 7 Desember 2020 | 23:00 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) didampingi Deputi Penindakan Karyoto (kiri) dan Plt Juru Bicara Ali Fikri menggelar konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penangan
Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) didampingi Deputi Penindakan Karyoto (kiri) dan Plt Juru Bicara Ali Fikri menggelar konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penangan

Dorongan Reshuffle Kabinet Menguat, Muhadjir Effendy Sementara Gantikan Juliari


JAKARTA, Jawa Pos - Sempat merespons saat dikonfirmasi soal operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) Sabtu (5/12), Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara juga masuk dalam daftar tersangka yang diumumkan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri Minggu dini hari (6/12). Dia menjadi menteri kedua di Kabinet Indonesia Maju yang terjerat kasus korupsi setelah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.


Juliari harus berurusan dengan KPK lantaran diduga menerima duit haram Rp 17 miliar. Uang sebanyak itu berasal dari fee bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang dibagikan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. ”Sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos,” ungkap Firli.


Penerimaan fee oleh Juliari, lanjut dia, tercatat sebanyak dua kali. Yakni periode pertama Rp 8,2 miliar dan periode kedua Rp 8,8 miliar. Sehingga total fee yang diterima oleh Juliari menyentuh angka Rp 17 miliar.


Ketika Firli mengumumkan tersangka dalam kasus korupsi bansos tersebut Minggu dini hari, hanya tiga tersangka yang diperlihatkan kepada awak media. Yakni Matheus Joko Santoso, Ardian I. M, dan Harry Sidabuke. Juliari bersama satu tersangka lain bernama Adi Wahyono tidak diperlihatkan karena sempat buron. Mereka baru diperlihatkan setelah menjalani pemeriksaan kemarin sore. Berdasar informasi yang diterima Jawa Pos, Juliari menyerahkan diri sekitar pukul 03.00 kemarin. Dia datang ke Gedung Merah Putih KPK dan langsung dibawa ke ruang penyidik.


Kurang lebih enam jam setelah Juliari menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih, Adi Wahyono yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos menyusul mendatangi kantor KPK. Menurut Firli, Adi Wahyono tiba di kantor lembaga antirasuah sekitar pukul 09.00. "Tersangka AW telah pula menyerahkan diri menghadap penyidik KPK," ungkap dia kemarin. Yang bersangkutan langsung diperiksa oleh penyidik.


Dari total lima tersangka, KPK membagi mereka menjadi dua. Yakni tersangka penerima yang terdiri atas Juliari, Adi Wahyono, dan Matheus Joko Santoso. Dua tersangka lain, Ardian I. M dan Harry Sidabuke menjadi tersangka pemberi. Tersangka Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, kata Firli, dijerat pasal 12 huruf a  atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 huruf (i) undang-undang (UU) pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikot) juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.


Sedangkan Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Di lain sisi, tersangka pemberi disangkakan melanggar pasal 5 Ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU tipikor. Apakah para tersangka juga akan dikenakan pasal dengan ancaman hukuman mati sebagaimana pernah dinyatakan oleh Firli? KPK perlu mendalami lebih dulu.


Firli tidak menapik, pasal dengan ancaman hukuman mati memang ada dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Yakni pasal 2 ayat (2). Namun demikian, dia menilai, penyidik masih perlu mencari tahu apakah perbuatan Juliari dan tersangka lainnya masuk dan memenuhi unsur pelanggaran pasal tersebut. Dia ingin memastikan, pihaknya benar-benar bisa membuktikan apabila menerapkan pasal itu. ”Tentu nanti kami akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti apakah bisa masuk ke pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999,” bebernya.


Penyidik KPK, lanjut Firli, dipastikan bakal bekerja keras untuk memastikan hal itu. Mengingat kasus tersebut berkaitan erat dengan upaya penanggulangan Covid-19 di tanah air. Bahkan bansos menjadi program yang bukan satu atau dua kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam berbagai kesempatan presiden berulang menyebut bahwa bansos harus terdistribusi secara cepat dan tepat. Selain itu, KPK juga sudah memberi atensi lebih terhadap implementasi program tersebut.


Firli menyebut, lembaga yang dia pimpin sudah mengeluarkan dua surat edaran yang secara khusus menyoroti program-program terkait dengan upaya memerangi pandemi virus korona di tanah air. Setiap program yang disoroti oleh KPK juga sudah masuk ke dalam peta titik rawan yang mereka buat. Lebih dari itu, Juliari juga sempat datang ke KPK untuk menegaskan komitmen antikorupsi. ”Secara langsung tim pada kedeputian pencegahan KPK sudah bekerja bersama gugus tugas di tingkat pusat dan daerah untuk memberikan pendampingan,” beber Firli.


Dalam kasus yang menjerat Juliari, KPK mendapati program bansos di Kemensos dengan nilai menyentuh angka Rp 5,9 triliun. Anggaran sebanyak itu dibelanjakan lewat 272 kontrak yang dilaksanakan dalam dua periode. Periode pertama Mei – September dan periode kedua mulai Oktober – Desember. Untuk mengurus program tersebut, Juliari menugasi Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai PPK. Mereka memproses proyek itu lewat mekanisme penunjukkan langsung.


Tindakan korup dilakukan Juliari dan anak buahnya dengan menyepakati fee untuk program tersebut. ”Yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui MJS (Matheus, Red),” ungkap Firli. Setelah sepakat, mereka membuat kontrak kerja dengan rekanan. Yakni PT Rajawali Parama Indonesia (RPI), tersangka Ardian I. M, dan Harry Sidabuke. KPK juga menemukan petunjuk yang mengarahkan bahwa PT. Rajawali Parama adalah perusahaan milik Matheus.


Meski demikian, Juliari sebagai mensos dan Adi Wahyono sebagai PPK tetap menyetujui penunjukkan langsung perusahaan itu. ”Penunjukkan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui oleh JPB (Juliari, Red) dan disetujui oleh AW (Adi, Red),” tutur Firli. Selesai mengurus kontrak, program pun berjalan. Pada periode pertama, uang fee yang diterima sebanyak RP 12 miliar. Dari angka itu, Rp 8,2 miliar diberikan oleh Matheus ke Juliari lewat perantara Adi Wahyono.


Uang miliaran rupiah itu lantas dikelola oleh orang kepercayaan Juliari bernama Eko dan Shelvy. ”Untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi JPB,” kata Firli. Khusus periode kedua, fee yang terkumpul sebanyak Rp 8,8 miliar. Seluruhnya disetorkan kepada Juliari dan diduga kembali dipakai untuk membiayai urusan pribadi pejabat berlatar belakang politisi tersebut. Tidak heran barang bukti yang ditemukan KPK mencapai Rp 14,5 miliar.


Kemarin, KPK juga mengumumkan bahwa para tersangka langsung ditahan selama 20 hari pertama. Mulai 6 Desember sampai 25 Desember. Matheus Joko Santosos ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih, Ardian I. M di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, dan Harry Sidabuke di Rutan KPK Cabang Kavling C1. Serupa Ardian I. M, Juliari juga ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Sementara Adi Wahyono di Rutan Polres Jakarta Pusat.


Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menambahkan, kasus korupsi yang melibatkan Juliari masih sangat mungkin berkembang. KPK juga akan menelusuri aliran uang yang diterima oleh para tersangka. Termasuk di antaranya Juliari. Dia memastikan, KPK tidak memandang latar belakang politik Juliari di PDIP. Sehingga potensi ada aliran dana ke partai tersebut juga akan dicari tahu. "Itu bagian dari materi yang akan didalami," imbuh Ali. Penelesuran itu dilakukan lewat penerimaan sejumlah uang yang diterima Juliari. "Bahwa dia (Juliari, Red) menerima sekian. Kemudian  ke mana selanjutnya, itu kan nanti buat dikembangkan," lanjutnya.


Saat hendak dibawa ke dalam rutan, Juliari tidak banyak menanggapi pertanyaan yang dilontarkan awak media. Sambil berjalan dia menyebutkan bahwa dirinya bakal mengikuti proses hukum. "Saya ikuti dulu prosesnya ya. Mohon doanya temen-temen," imbuhnya. Dia tidak menjawab tegas saat ditanya akan langsung mundur dari posisi mensos dan kepengurusan partai. "Iya, iya nanti saya (terputus)," kata dia singkat.


Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Hartono Laras memastikan bahwa proses hukum yang berjalan terkait sejumlah oknum di Kemensos tak akan mengganggu program bansos. Pihaknya akan terus bekerja keras melaksanakan dan menyelesaikan program bansos, baik bansos reguler maupun bansos khusus dari sisa waktu anggaran 2020 yang segera berakhir.


Dia menjabarkan, saat ini total anggaran Kemensos  mencapai Rp134,008 triliun dan realisasi lebih dari 97,2 persen per-6 Desember 2020. Angka ini diklaim paling tinggi realisasinya dibanding 85 Kementerian dan Lembaga lainnya.


Dari jumlah tersebut, yang masuk skema program perlindungan sosial, baik yang reguler maupun non reguler (khusus), mencapai Rp128,78 triliun. Jumlah realiasi pun sudah lebih dari 98 persen. ”Ini yang kita kawal terus,” katanya dalam dalam konferensi pers di Jakarta kemarin.


Selain itu, pihaknya juga akan tetap fokus dalam mempersiapkan pelaksanaan program 2021. Di mana, ada sejumlah bansos yang harus sudah disalurkan di bulan Januari 2021 nanti.


Mengenai OTT yang dilakukan KPK, Hartono mengaku jika seluruh jajaran Kemensos sangat kaget atas OTT yang terjadi pada Jumat (4/12) lalu. Dia juga prihatin terhadap kasus hukum yang akhirnya ikut menyeret beberapa orang tersebut. ”Di samping juga kami terpukul,” ungkapnya.


Dia pun berkomitmen bakal bekerja sama dan membuka akses penuh terhadap berbagai informasi yang diperlukan guna memperlancar proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini sebagai bentuk keseriusan dan dukungan Kemensos dalam upaya pemberantasan korupsi.


Pasalnya, kejadian ini terjadi di tengah upaya seluruh jajaran yang terus bekerja keras melaksanakan tugas amanah, khususnya dalam menyalurkan bansos di tengah pandemi Covid-19 yang hadapi hampir 9 bulan terakhir ini. Pihaknya juga dengan tanpa mengenal lelah terus bekerja memastikan bansos tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran. ”tentunya dengan berusaha untuk terus mematuhi prinsip akuntabilitas,” paparnya.


Sejak awal, lanjut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat pengawasan pemerintah, baik dari internal Kemensos yaitu itjen kemensos maupun badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) terkait penyaluran bansos ini. Kemudian, meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan, pengawalan, dan pengawasan atas pengelolaan anggaran bantuan sosial. ”Karena kami mengelola anggaran di tahun 2020 sangat besar. Oleh karena itu kami bekerja sama meminta pengawalan pendampingan,” paparnya.


Disinggung terkait adanya pihak vendor yang juga ditangkap, Hartono memastikan tak berpengaruh pada sisa penyaluran di akhir tahun. Sebab, masih ada beberapa vendor lainnya. Sayangnya, saat dikonfirmasi terpisah mengenai penunjukan vendor yang dilakukan tanpa lelang, Hartono tidak merespon. Dia juga tidak menggapi soal isu adanya saling lempar kewenangan saat penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK). Karena mereka tidak mau bertanggungjawab ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.


Terpisah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kembali bersuara pasca KPK mengumumkan Juliari sebagai tersangka kasus korupsi bansos Covid-19. Ketua LPSK Hasto Atmojo menyatakan bahwa pihaknya turut prihatin lantaran ada lagi menteri yang jadi tersangka kasus korupsi. Lebih dari itu, dia menyayangkan lantaran korupsi dilakukan dalam program yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19. Untuk itu, instansinya mendorong supaya KPK mengungkap kasus itu sampai terang-benderang.


Kepada semua saksi yang dimintai keterangan oleh KPK dalam kasus tersebut, lanjut Hasto, tidak perlu takut bicara. Sebab, keterangan mereka dibutuhkan untuk menggali banyak informasi terkait perbuatan yang dilakukan para tersangka. "Mari bantu penegak hukum dengan berani memberikan keterangan sehingga korupsi itu dapat diungkap dan pelakunya diadili," kata Hasto. Dia memastikan, pihaknya akan memberikan perlindungan maksimal kepada para saksi. Dengan begitu, mereka tidak perlu khawatir atau takut.


Hasto menegaskan, perlindungan yang diberikan LPSK merupakan salah satu amanat undang-undang. Sehingga harus dilakukan dan diberikan. Bahkan, tidak hanya saksi, pelaku yang berniat dan memenuhi syarat menjadi justice collaborator juga dilindungi oleh LPSK. Sehingga mereka bisa turut membantu KPK mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar. "Kami terbuka menerima (permohonan) perlindungan," ujarnya. Dia pun memastikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan para penegak hukum, termasuk KPK, dalam pelaksanaan tugas.


Terkait kadernya yang ditangkap KPK, PDI Perjuangan (PDIP)  mendukung penuh berbagai langkah pemberantasan korupsi, termasuk OTT yang secara simultan dilakukan KPK. “Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung," terang Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto kemarin.


Menurut alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu, hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Maka, kata dia, siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan KPK


Selama ini, kata Hasto, PDIP secara terus menerus mengingatkan para kadernya untuk selalu menjaga integritas dan tidak mengalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi. Pihaknya selalu menyampaikan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat.


Hasto menegaskan, partainya melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu memberikan arahan kepada kadernya, khususnya yang sedang mengemban jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan, dan korupsi. "Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi," papar dia.


Menurut Hasto, dalam berbagai kesempatan, termasuk sekolah partai bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, serta dalam forum resmi partai, seperti rakernas, sikap antikorupsi selalu ditanamkan. Dalam tiga kali sekolah calon kepala daerah, PDIP selalu mengundang pembicara dari KPK terkait pentingnya membangun kesadaran dan semangat antikorupsi.


Mantan anggota DPR RI itu mengatakan, partainya mengambil pelajaran yang sangat berharga dari berbagai peristiwa OTT terhadap kadernya. PDIP akan terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik. Partai banteng juga melakukan penegakan disiplin agar berbagai kejadian yang ada menciptakan efek jera. “Seluruh anggota dan kader partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi," tegasnya.


Di lain sisi, pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin menjadi sorotan setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada dua menteri. Jokowi pun didesak untuk melakukan reshuffle kabinet.


Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja KPK yang dalam beberapa hari terakhir menangkap dua pejabat negara, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.


Menurut dia, KPK yang sebelumnya diragukan kemandirian dan keberaniannya, sekarang mulai menunjukkan kinerja yang memberikan harapan kepada masyarakat. OTT dua menteri merupakan pembuktian awal bahwa KPK adalah lembaga yang mandiri dan tidak bisa didikte oleh berbagai kepentingan, baik presiden maupun partai politik. "Publik menunggu gebrakan KPK berikutnya. Ada sinyalemen di masyarakat, kementerian lain juga bisa tercium semerbak korupsi," tutur Mu'ti.


Guru besar pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan, dalam hubungannya dengan Kepemimpinan Presiden Jokowi, OTT dua menteri dalam Kabinet Indonesia Maju memiliki dua makna. Pertama, hal itu sebagai bukti bahwa presiden yang tidak melindungi siapapun yang terbukti bersalah. Kedua, presiden perlu melakukan evaluasi dan langkah serius terhadap integritas dan kinerja para menteri.


Dalam setahun pemerintahan, kata Mu'ti,publik menilai terdapat menteri yang mempunyai kinerja di bawah standar, mis-match, dan ada yang under capacity.  Menurut dia, jabatan menteri terkait langsung dengan pelayanan dan pertanggungjawaban publik bagi kepentingan rakyat.


Saat ini, beban hidup rakyat semakin rakyat, baik karena pandemi, maupun berbagai persoalan hidup yang mereka hadapi. "Karena negara tidak sungguh-sungguh hadir memecahkan masalah dan mengangkat nasib mayoritas rakyat bawah," papar tokoh asal Kudus itu.


Mu'ti menegaskan, presiden harus melakukan reshuffle, khususnya bagi dua posisi menteri yang terjerat kasus korupsi di KPK. Sedangkan menteri yang lainnya sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan presiden. "Kalau dua menteri yang telah menjadi tersangka, jelas harus direshuffle," tegasnya.


Pengamat Politik Ujang Komarudin mengatakan, Jokowi harus bergerak cepat melakukan pemetaan dan memantau mana saja kementerian yang dicurigai menjual proyek. Menterinya harus diingatkan dan ditegur secara keras


Dalam setahun pemerintahan, Jokowi juga bisa melakukan perombakan kabinet. Tentu presiden mempunyai raport para menteri, mana saja menteri yang harus diganti. "Bagi menteri yang kinerjanya buruk, bahkan dicurigai bermain proyek, mereka bisa diancam dengan reshuffle," terang pengajar di Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta itu.


Pengamat Komunikasi Politik Jamiluddin Ritonga mengatakan, tertangkapnya dua menteri mengindikasikan kurang selektifnya pemilihan  menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Kabinet itu dibentuk tanpa melibatkan KPK. Berbeda dengan Kabinet Kerja pada periode pertama, Jokowi melibatkan KPK. Bahkan saat itu ada sosok yang harusnya masuk kabinet, tapi akhirnya terdepak karena infonya mendapat catatan merah dari KPK.


Menurut dia, kasus tertangkapnya dua menteri mencoreng kabinet Jokowi, yang saat kampanye menjanjikan akan memberantas korupsi. Karena itu, kewajiban Jokowi untuk menertibkan menteri di kabinetnya agar perilaku korupsi tidak terulang kembali.


PDIP dan Partai Gerindra juga mendapat tamparan atas perilaku kadernya yang tertangkap KPK. "Kasus itu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kedua partai tersebut," tandas pengajar di Universitas Esa Unggul itu.


Sementara itu, penetapan tersangka terhadap Juliari tidak lantas membuat kursi pimpinan Kemensos lowong. ’’Untuk sementara nanti saya akan menunjuk menko PMK (Muhadjir Effendy) untuk menjalankan tugas mensos,’’ ujar Presiden Joko Widodo di Istana Bogor kemarin (6/12).


Sebagaimana saat penangkapan Menteri kelautan dan perikanan, Jokowi memastikan pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Namun, dia tetap menyesalkan penetapan Juliari sebagai tersangka. ’’Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para Menteri Kabinet Indonesia maju, jangan korupsi, sudah sejak awal,’’ ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Tidak hanya itu, dia juga menginstruksikan para pembantunya untuk menciptakan sistem yang mampu menutup celah terjadinya korupsi.


Jokowi juga mengingatkan semua pejabat negara hingga level terbawah agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Baik APBD maupun APBN. ’’Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,’’ ucapnya. Bansos saat pandemi seperti sekarang sangat diperlukan oleh masyarakat.


Karena itu, dia juga yakin KPK bekerja secara transparan, terbuka, dan profesional. ’’Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi,’’ tambahnya. Dia memastikan pemerintah terus mendukung pemberantasan korupsi. Baik yang dilakukan KPK maupun Lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan.


Beberapa saat sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Juliari sempat memberikan pernyataan kepada media. ’’Prinsipnya kami menghormati dan mendukung proses yang sedang berlangsung di KPK,’’ ucapnya.


Penetapan tersangka itu juga berimbas di media sosial. Tagar Mensos, 17 M, hingga PDIP, sempat memuncaki percakapan dunia maya selama setengah hari kemarin. Akun twitter resmi Juliari, @juliaribatubara dengan centang biru (terverifikasi) sudah tidak lagi bisa diakses dan dinyatakan tidak ada lagi oleh Twitter. Akun yang dibuat pada Oktober 2013 itu memiliki sekitar 12 ribu pengikut. (byu/lum/mia/syn/JPG)

Editor : Administrator