Selama ini Papua masih muncul riak – riak menurutnya hal ini patut dibahas dan dituntaskan. Hanya saja ia berpendapat bahwa yang dibutuhkan baik dari pemerintah pusat, Jakarta dengan Papua adalah sebuah kalimat trust. Jika ini belum muncul maka proses pembahasan dan mencari akar masalah di Papua ini sulit dituntaskan. “Saya pikir yang kurang adalah trust dan inilah yang diharapkan bisa terbangun selama hampir 20 tahun tapi ternyata tidak ada. Trust sangat penting untuk memulai pembahasan masalah di Papua,” kata Sumule menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos di Hotel Horison Kotaraja, Senin (30/11).
Ia memberi contoh, ketika ada masalah keluarga, dimana salah satu pasangan ketahuan selingkuh. Nah apakah untuk menyelesaikan persoalan ini harus dilakukan dengan bercerai? Tentu tidak tetapi yang harus dilakukan adalah meminta maaf dan meminta ampun kemudian setelah diampuni tentunya ada banyak hal yang harus diperbaiki dengan tujuan menumbuhka trust tadi. “Jadi sekali lagi hubungan antara Papua dan Jakarta yang tidak terlihat adalah trust. Jika rasa percaya itu tak ada maka mau selesaikan seperti apa. Karenanya ketika ada teman – teman atau kelompok yang meminta dialog maka ini sesungguhnya permintaan yang sangat wajar dan ini bisa dilakukan karena akan terungkap dari hati ke hati,” beber Sumule.
Pria yang masuk dalam tim perumus UU Otsus ini menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) bisa menjadi wajah yang bisa digunakan selain adanya inisiatif dari pihak lain. “Nah Jakarta kalau buat saya terlalu terperangkap pada istilah. Saya ingat zamannya pak SBY dulu teman – teman Jaringan Damai Papua (JDP) sudah mengusulkan untuk dilakukan dialog dan dijawab oleh Presiden akan melakukan komunikasi konstruktif tapi tidak jalan juga dan akhirnya energi habis dengan istilah,” sindirnya.
Padahal sebetulnya isinya adalah apa yang mau dilakukan. “Dan menurut saya namanya komunikasi itu tidak harus formal dulu. Yang namanya komunikasi bisa dimulai dengan tataran yang tidak formal dulu sebab kadang – kadang yang tidak formal ini lebih efektif dibanding yang formal,” sarannya.
Ia meyakini jika hati mau bicara baik – baik pasti bisa dan siapa saja bisa memulai lebih dulu. Yang terpenting lanjut Sumule jangan langsung bermain ke tataran formal sebab biasanya orang akan menjauh sebelumnya sehingga sebaiknya dimulai dengan informal dulu.
“Proses ini pihak pemerintah pusat belum mau merespon positif tak lepas dari isu sosial politik padahal bisa dimulai dengan informal dulu. Saya beri contoh, satu pensiunan bupati yang meski tak lagi menjabat bisa saja memulai ini. Dengan ketokohannya ia mulai menggagas, bisa bertemu dengan mantan menteri, mantan jenderal atau mantan pejabat tinggi lainnya dan saya yakin itu bisa,” tambahnya.
Lalu terkait adanya sosok Jusuf Kalla yang muncul untuk mendamaikan Papua kata Sumule, sebagai mantan pejabat, Jusuf Kalla juga membutuhkan mantan pejabat yang ada di Papua. “Nah sosok yang bisa dilibatkan ada banyak. Ada banyak tokoh semisal Pak Gluba Gebze di Merauke, Pak Constan Karma, Pak Alex Hesegem, Pak Kambu, Pak Jhon Ibo termasuk Pak Numberi jadi mantan – mantan ini bertemu dulu dan saya yakin ketokohan mereka masih berpengaruh jadi saran saya dimulai dari tataran informal dulu,” pungkasnya. (ade/nat) Editor : Administrator