JAYAPURA- Terkait beragam tanggapan disampaikan oleh sejumlah tokoh di Papua yang dialamatkan kepada bupati dan wali kota sehubungan dengan adanya penolakan rencana pelaksanaan RDP yang diselenggarakan MRP, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE., M.Si., menegaskan, semua kegiatan apa saja yang dilaksanakan di wilayahnya, termasuk pelaksanaan RDP tentunya tetap menjadi taggung jawabnya sebagai kepala daerah.
"Kita tidak berhak (menolak RDP) tetapi kita pemerintah daerah bertanggung jawab dalam semua hal. Termasuk dalam semua proses pembangunan apapun," tegas Bupati Matius ketika dikonfirmasi Cenderawasih Pos, di kantor Bupati Jayapura, Senin (16/11).
Menurutnya, proses rapat dengar pendapat ini sebenarnya kurang tepat apabila baru dilakukan sekarang. Karena sesungguhnya berbagai diskusi dan pandangan di media sosial hampir 1 tahun ini luar biasa alot mengenai pelaksanaan Otsus di Papua. Namun menurutnya tidak ada yang memfasilitasi.
Untuk itu, pada bulan Agustus 2020 pemerintah di wilayah adat Tabi dan Saireri mencoba mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan RDP. "Karena cemoohan-cemoohan juga dialami pemerintah daerah. Bupati, wakil bupati, wali kota kalian makan doang kenapa diam saja. Kamu harus bicara juga. Nah kita melakukan evaluasi dalam bentuk seminar dan lokakarya evaluasi otsus. Hanya menyoroti bagaimana penggunaan dananya dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat itu seperti apa. Karena itu kita lakukan, semua daerah mempertanggungjawabkan itu," tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah di tingkat kabupaten dan kota tidak bisa bicara secara umum. Namun di beberapa wilayah kabupaten dan kota di sekitar pesisir, dapat dipastikan dana Otsus yang diterima sejauh ini hanya sebesar angka 3-5 % setiap tahun.
"Itu berarti sudah clear, berarti hal ini pertanggungjawabannya ada di provinsi. Kemudian kalau kita lihat kuisioner yang dibagikan oleh MRP itu hanya ada 3 pertanyaan. Itu kayak main-main kalau menurut saya. Tidak mendasar. Apakah seperti itu. Harus diminta juga informasi kepada pemerintah," bebernya.
Lebih lanjut mantan ketua KPU Kabupaten Jayapura itu mengatakan, evaluasi Otsus yang sudah pernah dilakukan oleh pemerintah di wilayah adat Tabi dan Saireri, melibatkan semua unsur. Baik dari masyarakat adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, DPRP dan ,MRP dari wilayah Tabi Saireri. Dimana RDP itu telah menghasilkan dan merekomendasikan 11 poin.
"Diuraikan banyak juga di dalam situ karena banyak aspirasi-aspirasi masyarakat. Itu kami hanya memfasilitasi tetapi yang hadir berbicara ada masyarakat adat, agama, perempuan, pemuda dan juga intelektual. Kemudian DPR kabupaten dan kota, MRP wilayah Tabi dan Saireri juga hadir. Itu salah satu bentuk dan cara untuk mendiskusikan dari kevakuman yang begitu lama," tandasnya.
Dia menambahkan terkait dengan rencana rapat dengar pendapat yang akan diselenggarakan oleh MRP, sebagai bupati Jayapura dirinya juga sangat mendukung. Namun dia mengakui setelah berjalannya waktu, ada dinamika yang terjadi sehingga hal ini juga patut dipertimbangkan oleh dirinya selaku kepala daerah.
"Kalau MRP melakukan RDP, silakan saja. Tidak masalah. Kami sudah menyampaikan surat resmi kepada MRP. Kita juga menyampaikan bahwa ini ada dinamika yang kurang sehat, sehingga ini perlu dipertimbangkan. Kemudian yang berikut kami sampaikan bahwa ini masa covid-19. Sesuai dengan surat yang dikirim oleh gubernur atau Pemprov Papua berkaitan dengan aturan protokol kesehatan," tambahnya.(roy/nat)
Editor : Administrator