Oknum Pimpinan OPD Diduga Langgar Netralitas ASN
MERAUKE-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Merauke akhirnya merekomendasikan kode etik ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap seorang pimpinan OPD di Merauke berinisial Pa karena diduga melanggar tentang netralitas ASN dalam pemilu.
“Hasil rapat pleno kemarin disimpulkan bahwa yang bersangkutan diduga melanggar netralitas seorang ASN dalam pemilu. Karena itu, Bawaslu merekomendasikan yang bersangkutan untuk dilakukan kode etik ke KASN,’’ kata Devisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Merauke Agustinus Mahuze, S.Pd, kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (11/11).
Menurut Agustinus Mahuze, bahwa yang bersangkutan akan dikenakan Pasal 71 UU Nomor 10 tahun 2016, namun pasal tersebut terkait dengan pemidanaan. ‘’Dari telaah pasal yang dikenakan itu, pasal itu kurang kuat, karena itu kita rekomendasikan ke Komisi Aparatur Negara (KASN) untuk diberikan sanksi, karena berkaitan dengan kode etik sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53,” kata Agustinus Mahuze.
Agustinus menjelaskan bahwa temuan tersebut telah diregister dan dibahas bersama antara Bawaslu, penyidik dari Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan di Sentra Gakkumdu. “Kita sudah lakukan pembahasan pertama,’’ terangnya.
Hanya saja, lanjut Agustinus Mahuze, karena pelanggaran yang dilakukan yang bersangkutan terkait dengan netralitas seorang ASN sehingga yang bersangkutan direkomendasikan ke ASN untuk diberikan sanksi kode etik. Menurutnya, sebagai seorang ASN apalagi seorang pimpinan OPD tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon dengan mengangkat jari atau tangan sesuai dengan simbol dari pasangan calon tersebut.
“Menyukai saja di media sosial tidak boleh, apalagi mengangkat jari bersama dengan salah satu calon tidak boleh. Apapun alasannya. Kalau sudah mengangkat jari sesuai dengan nomor urut calon tersebut sama dengan memberi dukungan,” terangnya.
Soal proses selanjutnya setelah diserahkan ke Komisi ASN, Agustinus menjelaskan bahwa itu menjadi kewenangan dari KASN nanti untuk memberikan sanksi apa kepada yang bersangkutan. “Itu sudah ranah dari KASN. Perkara ini kita teruskan ke KASN, karena sanksi soal ketidaknetralan seorang ASN bukan ranah Bawaslu tapi KASN,” tandasnya.
Untuk diketahui, yang bersangkutan mengangkat salah satu jarinya bersama dengan salah satu calon wakil bupati di suatu kegiatan di Kampung Yabanmaru, SP 9 Tanah Miring. Dalam foto yang viral itu, Pa berdiri di samping salah satu calon wakil bupati bersama beberapa warga lainnya sambil mengangkat satu jarinya. (ulo/tri)
Editor : Administrator