MERAUKE- Pihak RSUD Merauke menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk pembayaran insentif pelayanan Covid-19 selama 5 bulan terhitung Maret-Agustus 2020. Direktur RSUD Merauke dr. Yenny Mahuze kepada wartawan mengungkapkan, bahwa total anggaran yang disiapkan untuk membayar insentif pelayanan Covid-19 selama 5 bulan terhitung Maret-Agustus sebesar Rp 15 miliar.
“Untuk lima bulan, total anggaran yang kita siapkan untuk membayar sebesar Rp 15 miliar,” kata dr. Yenny Mahuze didampingi Bidang Program dan Keuangan RSIUD Merauke Hida Tukayo, kepada wartawan di RSUD Merauke, Selasa (10/11).
Yenny Mahuze mengaku pembayaran insentif tersebut sedang diverifikasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke. “Sedang diverifikasi di keuangan. Kalau verifikasi selesai hari ini, berarti uang langsung masuk ke rekening masing-masing,” tandasnya.
Yenny mengungkapkan, besarnya insentif diterima setiap petugas tersebut berbeda-beda mulai Rp 15 juta setiap bulannya untuk penanggungjawab pelayanan Covid, sampai Rp 500.000 setiap bulannya untuk cleaning service.
“Jadi pembayaran insentif ini didasarkan pada petunjuk teknis (Juknis) dari Kementerian kesehatan. Artinya, insentif yang diterima petugas akan berbeda dengan mereka yang tidak kontak langsung dengan pasien tapi dia mencuci barang bekas dari pasien Covid. Ada juga Sopir dan tidak langsung dengan pasien Covid,” jelasnya.
Yenny juga menjelaskan lambatnya pembayaran insentif ini dikarenakan harus berpedoman pada pada Peraturan Menkes Nomor HK 0107 Menkes 392 tahun 2020 tentang pemberian insentif dan santuan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 harus dilakukan verifikasi dalam penyusunannya.
“Administrasi harus dilakukan benar, detail dan lengkap, sehingga di kemudian hari tidak ditemukan kesalahan dalam pembayaran insentif Covid ini, dan kami di Merauke, untuk insentif Covid ini pembayaranan melalui mekanisme diatur dan tertuang dalam PPA Perubahan tahun 2020. Bunyinya bukan insentif Covid tapi pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan resiko kerja selama pandemio Covid-19,” katanya.
Sementara terkait penyampaian aspirasi yang dilakukan karyawan dari RSUD Merauke, kata Yenny Mahuze, sesungguhnya pihaknya sudah 3 kali melakukan pertemuan dengan para kepala instalasi, kepala ruangan dan penanggungjawab yang ada di RSUD Merauke, dimana melalui rapat tersebut disampaikan bahwa pembayaran insentif sedang berproses.
“Kami mengharapkan, mereka menjadi kepanjangan tangan penyampaian keterangan kepada jajaran dan staf ke bawah sehingga informasi ini bisa sampai ke bawah mengapa pembayaran insentif ini terlambat karena dia masuk dalam PPA perubahan tahun 2020 dan harus disahkan oleh DPRD,” terangnya. (ulo/tri)
Editor : Administrator