Dana Desa Tak Dicairkan, Sejumlah Kepala Kampung  Ngadu ke Dewan

Administrator • Dipublikasikan Selasa, 10 November 2020 | 22:30 WIB
Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd, ketika menerima LHP LKPD tahun 2020 dari Kepala BPK Perwakilan Papua Paula Hendry Simatupang di Kantor Perwakilan BPK di Jayapura, Kamis (27/5). ( FOTO: Humas Pemda for Cepos)
Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd, ketika menerima LHP LKPD tahun 2020 dari Kepala BPK Perwakilan Papua Paula Hendry Simatupang di Kantor Perwakilan BPK di Jayapura, Kamis (27/5). ( FOTO: Humas Pemda for Cepos)

MERAUKE-Sejumlah kepala kampung dari Distrik Kimaam dan Ilwayab mengadu ke DPRD Kabupaten Merauke  terkait dengan belum dicairkannya  dana desa oleh Dinas  Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke. Atas pengaduan dari  sejumlah kepala kampung tersebut, membuat DPRD Kabupaten Merauke menggelar rapat dengar pendapat yang  dipimpin  oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Merauke Dominikus Ulukyanan, S.Pd, di  ruang sidang DPRD Kabupaten Merauke.


   Dari  pertemuan tersebut,  terungkap  bahwa belum dicairkannya dana  desa tersebut karena belum ada pertangungjawaban (LPJ) pengunanaan dana desa tahun  sebelumnya 2019.  “Untuk pencairan dana tahap III  tahun 2020, wajib melampirkan APBK dan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya,” kata  Kepala Dinas PMK Kabupaten Merauke Drs Alfred A. Rapami, M.Si, kepada wartawan, seusai  RDP tersebut.


   Alberth Rapami menjelaskan bahwa dari 179 kampung  yang ada di Merauke, 108  diantaranya sementara dalam proses pencairan tahap ketiga. Selebihnya, pihaknya masih menunggu  Anggaran pendapatan Belanja Kampung (APBK) 2020 dan pertanggungjawaban  penggunaan dana desa tahun sebelumnya.  “Kampung-kampung inilah  karena merasa belum cair makanya  mereka melaporkan ke dewan. Aturannya, kedua dokumen tersebut harus masuk  untuk dapat mencairkan dana  desa tahap ketiga,” jelasnya.


   Karena itu, jelasnya, bagi kampung-kampung yang belum membuat pertanggungjawaban untuk wajib  membuat LPJ  tersebut. “Sekalipun APBK dan Perbup tentang bantuan langsung tunai  (BLT)  sudah ada tapi kalau LPJ tahun 2019 belum ada, kami tidak akan cairkan,” tandasnya.   


  Mantan Sekretaris Dewan  Kabupaten Merauke ini menuturkan   bahwa dana desa  tahun 2020 dicairkan 3 tahap. Tahap pertama sebesar 40 persen, tahap kedua 40 persen dan  tahuan ketiga 20 persne. Total dana desa untuk  Kabupaten Merauke sebesar  Rp 228  miliar lebih. Dimana untuk tahap pertama dan tahap kedua sudah cair masing-masing Rp 90 miliar lebih.


   “Jadi  untuk tahap pertama dan kedua sudah di rekening seluiruh kampung,” jelasnya. Sementara transfer tahap ketiga sebesar Rp 45 miliar lebih ke dalam rekening kampung sangat tergantung  pada LPJ tahap pertama dan kedua.  (ulo/tri)

Editor : Administrator