JAYAPURA-Sebanyak 2224 Sertifikat tanah di Provinsi Papua tahun 2020 telah diserahkan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua , dalam acara penyerahan Sertifikat serentak se-Indonesia yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo melalui virtual, Senin (9/11)kemarin.
Kepala BPN Provinsi Papua John Wiclif Aufa mengatakan, sebanyak 2224 Sertifikat tanah yang diserahkan terdiri dari Kabupaten Jayapura 60, Kabupaten Keerom 315, Kota Jayapura 118, Kabupaten Mimika 151, Kabupaten Nabire 87, Kabupaten Biak Numfor 58, Kabupaten Kepulauan Yapen 443, Kabupaten Merauke 29, Kabupaten Jayawijaya 121, Kabupaten Puncak Jaya 277, Kabupaten Paniai 444, Kabupaten Sarmi 121.
Penyerahan Sertifikat yang diserahkan Kepala BPN Provinsi Papua untuk masyarakat Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura secara simbolis di Hotel Horison Kotaraja dihadiri beberapa Forkopimda.
Kepala BPN Provinsi Papua John Wiclif Aufa menjelaskan, target penyerahan Sertifikat dari BPN Provinsi Papua tahun 2020 sebanyak 17 ribu, namun adanya pandemi Covid-19 akhirnya dilakukan refocusing tinggal sisa sekira 7600 dan saat ini yang sudah selesai sekira 5000 lebih, namun yang dilakukan penyerahan Sertifikat cuma 2224 Sertifikat tanah di seluruh Papua .
“ Penyerahan Sertifikat ini untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dimana semua bidang tanah didaftarkan, diukur, dipetakan, termasuk yang bermasalah dan yang tidak bermasalah tetap dibuatkan Sertifikat , seperti satu desa setelah ditetapkan PTSL wajib diukur termasuk tempat ibadah, aset pemerintah dan PTSL berjalan dari tahun 2017 dan ini tahun keempat,’’ungkapnya.
Diakui, jika usai Covid-19 ditargetkan pembuatan Sertifikat di Papua bisa lebih maksimal, Karena BPN Provinsi Papua setiap tahun ada targetnya dan masyarakat yang ingin membuat selalu dilayani. “Kita berusaha dengan adanya program Presiden kalau bisa di Papua sudah bisa dilakukan penyerahan Sertifikat semua sampai target di tahun 2024-2025 seperti kata Presiden. Untuk itu, masyarakat pemilik hak ulayat dan pemerintah daerah harus mendukung BPN Provinsi Papua , karena hal ini demi kelegalan tanah yang ada dan manfaatnya memiliki Sertifikat juga besar,’’imbuhnya.
Diakui kendala di Papua dalam mendaftarkan Sertifikat tanah adanya seluruh bidang tanah di Papua belum terdata, belum terpetakan masih ada tanah ulayat, kawasan hutan inilah kendala yang masih dihadapi di Papua . Oleh karena itu, dalam menjawab kendala ini, BPN Provinsi Papua dan BPN lainnya di Papua harus gencar dan terus menerus dalam memberikan solusi dengan cara harus banyak sosialisasi kepada masyarakat adat, pemerintah daerah untuk didorong mau mengurus Sertifikat , karena manfaat dari Sertifikat tanahnya dapat didaftarkan di petakan dan ada legalitas hukumnya.
“Dengan adanya memiliki Sertifikat maka pemiliknya akan terlindungi, negara tidak asal ambil dan diharapkan bagi masyarakat yang telah mendapatkan Sertifikat legilitas hukumnya terjamin, manfaat sertifikat bisa dijaminkan di bank atau di jual tanahnya, tapi ini juga harus diperhitungkan tidak boleh asal-asalan jika tidak penting sekali,’’jelasnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi berharap sampai tahun 2025 nanti semua warga, pemilik hak ulayat, tempat ibadah sudah memiliki Sertifikat , dan jika sudah memiliki sertifikat banyak manfaatnya adanya legal hukum, sertifikat bisa buat jaminan atau lainnya namun tetap diperhitungkan dan jika sudah miliki Sertifikat harus disimpan dengan baik difoto copy serta disimpan ditempat yang berbeda.(dil/wen)
Editor : Administrator