MERAUKE-Sebanyak 61.000 lebih peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Merauke yang pembayaran iuran setiap bulan di tanggung pemerintah pusat lewat APBN belum memiliki Nomor Induk Kependudukan.
“Ada lebih dari 61.000 peserta JKN saat ini di Merauke yang iuarannya ditanggung pemerintah pusat setiap bulannya belum memiliki NIK,’’ kata Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Merauke Erfan C. Nugraha, kepada Cenderawasih Pos, seusai melakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Merauke, Selasa (5/5).
Menurut Erfan Nugraha, bahwa jika peserta JKN tersebut tidak segera memiliki Nomor Induk Kependudukan, maka kemungkinan akan hilang dari data sebagai peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung APBN. Sebab, saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menertibkan nama-nama yang tidak memiliki NIK. ‘’Kalau dia bukan masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maka kemungkinan besar akan dinonaktifkan. Karena DTKS ini adalah orang yang tidak mampu yang ditetapkan oleh dinas sosial setempat,’’ katanya.
Karena itu, lanjut Erfan Nugraha, bagi masyarakat terutama bagi peserta JKN KIS yang belum memiliki NIK untuk segera melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya ke Dinas Sosial.(ulo/tri)
Editor : Administrator