Tangani Covid-19, Dinkes Kelola Anggaran Rp 27 Miliar

Administrator • Dipublikasikan Senin, 4 Mei 2020 | 13:55 WIB
Suasana rapat dengar pendapat antara Komisi C DPRD Jayapura dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Senin (4/5). (Robert Cepos)
Suasana rapat dengar pendapat antara Komisi C DPRD Jayapura dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Senin (4/5). (Robert Cepos)

SENTANI- Komisi C DPRD Jayapura mengadakan rapat dengar pendapat  dengan pemerintah melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jayapura terkait  penggunaan anggaran yang diperuntukkan dalam penanganan Covid-19 .


Ketua Komisi C DPRD Jayapura, Piet Haryanto Soyan mengatakan, dari rapat dengar pendapat tersebut diketahui bahwa Dinas Kesehatan mengelola anggaran bersama-sama dengan sejumlah OPD lainya sebesar Rp 27 miliar untuk membiayai berbagai kegiatan terkait dengan  percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Jayapura.


"Jadi dari dana itu mereka gunakan untuk membelanjakan sejumlah Alat Pelindung Diri (APD)," kata Piet Haryanto Soyan kepada wartawan di Sentani, Senin (4/5).


Dinas Kesehatan juga sedang merencanakan untuk melakukan pembayaran insentif bagi sejumlah tenaga kesehatan yang berperan penting selama penanganan Covid-19 di Kabupaten Jayapura. Meski begitu, kata dia, Dinas Kesehatan sejauh ini masih mempelajari regulasi pendukung terkait penerapan kebijakan itu.


"Kalau dari APBN itu untuk tambahan insentif dan  dari APBD itu diberikan dalam bentuk dana transportasi, tapi itu pun masih dipelajari regulasi pendukungnya" katanya.


Meski begitu, berdasarkan penjelasan dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura bahwa penerapan kebijakan untuk memberikan insentif dan uang transportasi bagi tenaga kesehatan yang bertugas selama pandemi Covid-19 ini harus berkoordinasi dengan tingkat pusat supaya tidak terjadi kesalahan atau pembayaran ganda.


Selanjutnya,  terkait dengan pelayanan pasien di Puskesmas  Sentani Kota yang masuk dalam daerah merah, DPRD juga memberikan masukan kepada Dinas Kesehatan agar memberikan arahan dan sosialisasi terkait penggunaan APD yang memenuhi standart. Sebab dari hasil kunjungan dewan ke Puskesmas Sentani Kota beberapa waktu lalu, masih didapati petugas kesehatan menggunakan APD nomor 3 yang tidak direkomendasikan untuk menangani pasien Covid-19 ini.


"Dari dinas sudah menyampaikan bahwa APD yang nomor 3 inihanya dipakai sekali saja, namun kenyataannya dari hasil pemantauan di lapangan, tenaga kesehatan di Puskesmas Sentani Kota masih menggunakan APD nomor 3 yang mereka cuci dan pakai kembali,"tandasnya.


Untuk itu, dalam rapat tersebut pihaknya meminta dengan tegas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura supaya harus memberikan informasi yang betul-betul transparan, informasi yang sebenarnya, pertama terkait dengan pengelolaan anggaran untuk Covid-19. Sehingga Puskesmas yang ada di kota dan pinggiran ini tidak lagi bertanya terkait anggaran yang dikelola oleh dinas.


"Kami juga meminta dinas kesehatan supaya segera melakukan sosialisasi kepada Puskesmas, khususnya Puskesmas Sentani, terkait penggunaan APD yang boleh dan tidak boleh dipakai saat melayani pasien,"tegasnya. (roy/tho)

Editor : Administrator