MERAUKE- Sehubungan dengan laporan masyarakat adanya dugaan penyalahgunaan dana desa di Kampung Nasem, Distrik Merauke Kabupaten Merauke, Inspektorat Kabupaten Merauke telah menurunkan tim ke Kampung Nasem untuk melakukan audit sehubungan dengan laporan adanya masyarakat tersebut.
“Saya sudah turunkan tim inspektorat ke Kampung Nasem untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan ke aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Merauke, sehingga inspektorat sebagai APID telah turunkan tim ke sana,’’jelas Inpektur Daerah Kabupaten Merauke Drs Irianto Sabar Gattang kepada media ini baru-baru ini.
Menurut Irianto Sabar Gattang, setelah tim diturunkan ke Kampung Nasem, pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan APH dalam rangka penyelesaiannya. Soal jumlah kerugian, Irianto Sabar Gattang menjelaskan bahwa terkadang tuduhan itu tidak selamanya benar. “Karena kita harus membuktikan dari semua dokumen, kemudian dari pengeluarannya. Selanjutnya mekanismenya. Ini yang inspektorat turun mengamati, sehingga untuk perhitungan kerugian negara, ada yang masih bisa ditolerir. Artinya disuruh kembalikan dalam tempo sekian hari. Ketika hal itu tidak ditindaklanjuti yang bersangkutan maka akan ditindaklanjuti oleh APH. Posisi inilah sekarang yang lagi kami komunikasi dengan aparat penengak hukum,” katanya.
Irianto Sabar Gattang menambahkan bahwa dari audit yang pihaknya lakukan telah menemukan kerugian negara dalam pengelolaan dana desa tersebut.Namun tidak sesingnifikan apa yang beredar di masyarakat. ‘’Nah ini yang sementara berusaha kita selesaikanyang dapat dibuktikan secara hukum nanti. Penengakan hukumnya, nantilah setelah beberapa hari ini. Artinya, setelah kita beri tenggang waktu dan tak dapat diselesaikan barulah kita serahkan kembali ke APH,’’ tambahnya.
Sekadar diketahui, bahwa warga Kampung Nasem telah melaporkan adanya dugaan korupsi dana desa ke Polres Merauke.Namun karena adanya kerja sama antara Pemkab Merauke dan APH, sehingga sebelum ditangani APH, Polres Merauke menyerahkan ke Inspektorat dalam hal ini APID untuk menyelesaikan, dimana orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dana itu diberi tenggang waktu untuk mengembalikan ke kas negara atau kas daerah.Jika sampai tenggang waktu tidak dikembalikan,maka inspektorat wajib menyerahkan ke APH dalam hal ini Kepolisian atau Kejaksaan untuk diproses secara hukum. (ulo/tri)
Editor : Administrator