Sementara dalam merespon aduan masyarakat yang disampaikan ke Komnas HAM, Frits mengaku sudah menyampaikan aduan tersebut ke Pangdam dan Kapolda. Mengingat situasi saat ini tidak memungkinkan untuk Komnas HAM ke TKP. Komnas HAM juga sudah mendengarkan kesaksian dari korban yang masih hidup yang saat ini sedang mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara.
“Yang paling bertanggung jawab dalan insiden ini adalah komandannya baik itu Kapolres maupun Komandan Satgas 755,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur PAK HAM Papua, Matius Murib menyebut, konflik dua institusi negara ini seringkali terjadi. Padahal merekalah yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
“Hanya karena persoalan sepele dan seharusnya bisa diajak komunikasi, aparat keamanan TNI-Polri diharapkan makin profesional, solid atau kerja sama dalam memberi rasa aman kepada masyarakat sipil,” ucap Matius.
Dari kejadian ini, dirinya berharap pimpinan TNI dan Polri khusus Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cendrawasih dapat mengkonsolidasikan kembali rasa kebersamaan dalam menjaga Papua rumah damai dan hentikan kekerasan bersenjata.
“Kami juga turut berduka atas meninggalnya tiga orang prajurit Polri, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan Tuhan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua FKUB Provinsi Papua, Pdt Lipius Biniluk menyesalkan aksi brutalitas oknum anggota yang terjadi di saat umat Kristen sedang merayakan Paskah yang merupakan hari kebangkitan Yesus Kristus.
Dirinya menganggap apa yang terjadi merupakan moral bobrok seorang oknum anggota, sehingga perlu ada pembinaan moral kepada anggota.
“Kalau ada gangguan seperti itu seharusnya pimpinan cepat tanggap dan cepat proses jangan sampai ada konflik lanjutan. Ini harus ada pembenahan secara total,” pintanya.
Dirinya berharap tidak lagi terjadi konflik di antara TNI-Polri untuk hari-hari kedepan. Untuk itu perlua kerja keras pimpinan guna membangun harmonisasi antara dua institusi ini. Serta dilakukan pembinaan.
Pdt Lipius juga meminta agar atasan harus menindak tegas pelaku. Hal ini sebagai efek jera kepada anggota lain sehingga tidak ada dendam dan lainnya.
“Mereka yang terlibat harus dikeluarkan dari Mamberamo Raya, bila perlu non organik tidak perlu berada di kampung-kampung. Biarkan saja anggota organik yang bisa memahami kondisi masyarakat di daerah tersebut,” pungkasnya. (fia/nat)
Editor : Administrator