Sesalkan Unsur Pimpinan Distrik Abaikan Protokol Kesehatan

Administrator • Dipublikasikan Senin, 13 April 2020 | 14:17 WIB
Piet Haryanto Soyan (Robert Mboik Cepos)
Piet Haryanto Soyan (Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Ketua Komisi C DPRD Jayapura  Piet Haryanto Soyan menyesalkan kebijakan unsur pimpinan di Distrik Demta mulai dari kepala distrik hingga Kapolsek Demta yang terkesan  kurang memperhatikan protokol kesehatan pada saat menangani para penumpang atau Anak Buah Kapal (ABK) Kapal PT Sinar Mas yang sandar di daerah itu untuk memuat bahan minyak mentah kelapa sawit.

"Yang mereka lakukan hanya memeriksa suhu tubuh, padahal ini tidak menjamin seorang apakah positif Covid-19 atau negatif," ujarnya saat dihubungi media ini, Senin (13/4).

Dia menjelaskan, beberapa waktu lalu kapal milik PT Sinar Mas yang memuat sejumlah ABK  sandar di wilayah itu. Namun mereka hanya diperiksa suhu tubuh tanpa menjalani karantina selama 14 hari. Bukan tanpa alasan dia mempermasalahkan hal itu, baik kepada pihak Polsek Demta maupun kepala distrik termasuk terkait lainnya.

Sebab menurut dia,  kapal itu tiba dan sandar di Pelabuhan Demta setelah menempuh perjalanan dari luar Papua. Kemudian diketahui, para ABK kapal ini juga melakukan kontak dengan masyarakat pada saat berbelanja. Hal ini tentu mengkhawatirkan masyarakat Demta. Apalagi kata dia, penyebaran Covid-19 ini sangat cepat dan cukup sulit ditangani, belum lagi  jika dilihat dari kesiapan tenaga medis dan alkes di wilayah itu.

Di satu sisi, dia juga menegaskan, mengenai penanganan Covid-19 ini sudah ada dasar hukumnya. Bahkan itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yakni, Permenkes nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Sebagaimana dijelaskan pada lampiran Permenkes nomor 9 Tahun 2020 itu bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar, Peliburan Tempat Kerja, Perusahan Industri dan Kegiatan Produksi, Perusahaan Logistik dan Transportasi, Pembatasan Moda Transportasi.

"Di situ dijelaskan bahwa untuk produksi  bahan pokok dan untuk barang penting dan  transport bahan pokok  bisa berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan  undang undang," paparnya.

Mengenai hal ini juga sudah ditegaskan dalam kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Papua mengenai penanganan Covid-19 ini.  Sehubungan dengan itu,  saat ini Pemprov Papua sudah menaikkan status dari siaga darurat Covid-19 menjadi masa tanggap darurat. Itu artinya semua instansi teknis yang ada mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai ke tingkat distrik dan kampung wajib hukumnya mematuhi ketentuan pemerintah tingkat atas.

"Satu poin yang ditegaskan dalam kesepakatan Pemprov Papua itu yakni meningkatkan sistem penanganan Covid-19, kemudian melakukan karantina dan Rapid Test pada seluruh ODP dalam rangka deteksi dini Covid-19," tegasnya.

"Nah sekarang protokol kesehatan pada tanggap darurat seperti apa,? Mari kita lihat kesepakatan Forkopimda Provinsi  Papua. Karena pemeriksaan suhu tubuh tidak menjamin positif dan negatif seseorang terkena Covid-19," tambahnya.
Untuk itu, menurutnya, memberikan izin kapal sandar dan melakukan kegiatan di pelabuhan tanpa melakukan protokol kesehatan yang benar sama halnya membuka ruang pemusnahan komunitas masyarakat adat Kabupaten Jayapura. (roy/tho)

Editor : Administrator