Komnas HAM RI Harus Turun ke Kuala Kencana

Administrator • Dipublikasikan Rabu, 8 April 2020 | 15:38 WIB
Rektor Uncen, DR Ir Apolo Safanpo ST MT (kanan) bersama Ketia Tim Gugus Tugas Pandemi Covid 19 Uncen, DR Ferdinand Risamasu berdiskusi  disela-sela pembagian sembako di halaman Auditorium Uncen, Kamis (30/4). Uncen mulai menyiapkan kajian terkait penangan
Rektor Uncen, DR Ir Apolo Safanpo ST MT (kanan) bersama Ketia Tim Gugus Tugas Pandemi Covid 19 Uncen, DR Ferdinand Risamasu berdiskusi  disela-sela pembagian sembako di halaman Auditorium Uncen, Kamis (30/4). Uncen mulai menyiapkan kajian terkait penangan

JAYAPURA-PAK HAM Papua sampaikan pernyataan sikap pasca penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kelompok Kali Kopi pimpinan Joni Botak di area Office Building (OB) PT Freeport di Ditsrik Kuala kencana, Senin (30/3) lalu.


Dalam pernyataan sikap itu, Direktur PAK HAM HAM Papua  Matius Murib menyampaikan, pemerintah mengevaluasi total standar dan prosedur pengamanan objek vital negara yaitu PT. Fereeport Indonesia di Timika secara khusus dan perlindungan dan proteksi hak hidup rakyat Papua secara umum di tanah Papua.


Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  Republik Indonesia di Jakarta untuk turun ke lokasi kejadian perkara di area PT Freeport Indonesia melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan yang independen dan imparsial.


Serta aparat penegak hukum yang diawali pihak kepolisian untuk segera menangkap para pelaku penembakan dan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. “Pernyataan sikap  ini didorong oleh kepedulian terhadap situasi rasa aman dan hak hidup sebagai manusia yang terancam di Provinsi Papua. Mari kita hentikan kekejaman dan ciptakan papua rumah damai adalah tanggungjawab kita bersama, terutama negara atau pemerintah,”  ucap Mathius saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Rabu (8/4).


Menurutnya, kekerasan seharusnya sudah ditiadakan. Kekejaman adalah tidak menaruh belas kasihan terhadap rakyatnya. Sedangkan kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi, sehinga dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan dan juga merugikan orang berbuat kekerasan karena pasti akan mendapatkan hukuman sesuai hukum yang berlaku.


Dari data yang dihimpun PAK HAM Papua, sejak 2001 sampai dengan tahun 2020. Terjadi rentetan peristiwa kekerasan bersenjata dan skalasinya terus meningkat dimana menewaskan sejumlah warga sipil dan aparat keamanan (TNI-Polri).


Sekira 500 orang lebih menjadi korban sia-sia di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Papua diantaranya Puncak Jaya tahun sejak 2004 konflik dan kekerasan menyebabkan puluhan korban nyawa dan harta benda. Konflik bersenjata berlanjut ke Kabupaten Puncak, Lanny Jaya, Nduga, Jayawijaya, Kota Jayapura, Keerom, Intan Jaya, Pegunungan Bintang dan Mimika. “Sudah saatnya menghentikan kekerasan itu,” tegasnnya.


Secara terpisah, Ketua Dewan Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Ali Kabiay meminta aparat Kepolisian dalam hal ini Polda Papua untuk melakukan penindakan terhadap pelaku penyerangan di Kuala Kencana yang menewaskan 1 WNA itu.


Tidak hanya itu, Ali Kabiay juga menyesalkan pernyataan dari Ketua ULMWP  Benny Wenda dan Pdt Socrates  yang menyebut pelaku penembakan di Kuala Kencana  dilakukan oleh TNI-Polri.


“Pernyataan Benny Wenda dan Pdt Socrates tidak benar, saya minta Polda Papau segera memperoses kedua orang ini karena ini menyangkut nama baik institusi negara dan TNI-Polri dalam tugas menjaga keamanan negara,” ucapnya kepada wartawan.


Bahkan Ali Kabiay memperlihatkan vidio kontak tembak yang terjadi di Kuala Kencana, dalam vidio tersebut terlihat TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara membabi buta  ke areal Kuala Kencana. (fia/nat)

Editor : Administrator