Wabup Giri Wijayantoro Masuk ODP Covid-19

Administrator • Dipublikasikan Jumat, 20 Maret 2020 | 05:01 WIB
Photo
Photo
Ketua gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Jayapura, Khairul Lie saat menyaksikan stafnya membuat larutan anti bakteri, kegiatan ini dilakukan di Kantor Dinkes Kabupaten Jayapura, Jumat (20/3).Robert Mboik Cepos

SENTANI-Juru bicara gugus tugas penanganan Covid 19 di Kabupaten Jayapura, Khairul Lie mengatakan, saat ini ada sekitar 130 an orang di Kabupaten Jayapura yang masuk dalam Orang Dalam Pantauan (ODP) Covid 19. Dari jumlah itu, wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro juga masuk dalam jumlah ODP, itu karena yang bersangkutan barusaja pulang dari Jawa.

"Ada 130 an orang yang masuk dalam ODP, termasuk pak wakil Bupati," kata Khairul Lie saat ditemui wartawan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Jumat (20/3).

Meski begitu kata Khairul, mereka yang berstatus ODP itu tidak dapat dipastikan terpapar atau belum. Untuk itu, mereka diwajibkan untuk melakukan karantina mandiri dengan pengawasan gugus tugas tersebut.

Perlu diketahui, status ODP itu diberikan kepada orang tertentu yang sudah melakukan perjalanan dari daerah yang sudah terpapar virus Corona.

Lanjut dia, bagi warga dengan status ODP itu dianjurkan untuk melakukan sosialisasi mandiri di rumah selama empat belas hari berturut turut. Ini bertujuan untuk membatasi yang bersangkutan tidak melakukan perjalanan atau berinteraksi dengan orang lain selama masa inkubasi virus itu (jika terpapar).

"Kita sudah keluarkan instruksi bupati supaya yang masuk ODP tidak keluar rumah dan harus melakukan isolasi mandiri selama empat belas hari" ujarnya.

Sehubungan dengan penangan Covid 19 ini, pemerintah daerah kabupaten Jayapura telah membentuk gugus tugas khusus menangani isu Covid 19 itu. Saat ini, melalui gugus tugas itu, sudah mulai melakukan penyemprotan larutan anti bakteri dan virus diseluruh ruangan dan kantor pemerintah daerah Kabupaten Jayapura.

"Kita lakukan mulai dari kantor kantor tempat orang berkumpul, mulai dari capil, kantor perizinan. Karena dikantor dinas yang disebutkan itu tingkat kunjungan masyarakat cukup tinggi. Sehingga perlu dilakukan pencegahan dini. Nanti di kantor dinas yang lain juga dilakukan, termasuk di bis pemda, karena pegawai yang menggunakan angkutan itu. Kita harus mengantisipasi," ungkapnya. (roy). Editor : Administrator