Sejumlah  Persoalan Pendidikan  Terungkap

Administrator • Dipublikasikan Rabu, 18 Maret 2020 | 15:28 WIB
DPRD MERAUKE
DPRD MERAUKE

MERAUKE – Sejumlah  persoalan  pendidikan  terungkap dalam  rapat dengar pendapat  antara  DPRD Kabupaten   Merauke dengan Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan kabupaten Merauke  dan PGRI Kabupaten Merauke di ruang sidang DPRD Kabupaten Merauke,   Rabu  (18/3).


   RDP yang  digelar ini  atas  permintaan dari  PGRI Kabupaten  Merauke berkaitan dengan   ancaman  boikot yang akan dilakukan oleh  PGRI  untuk pelaksanaan ujian  nasional SMA-SMK jika  Pemkab  Merauke  tidak mengalokasikan anggaran  untuk  ujian  nasional bagi SMA-SMK   tersebut.


   Persoalan  yang terungkap   dalam pertemuan  tersebut mulai dari  masalah pendanaan ujian  nasional,  masalah   tenaga guru kontrak,   masalah sekolah yang  tidak operasional  karena tidak adanya guru di tempat,   ketersediaan rumah guru,  sampai  pada  masalah  biaya  transportasi  yang  harus ditanggung  guru   ke tempat tugas  yang  nilainya  bisa mencapai puluhan juta namun   tidak  ditanggung pemerintah  dan  persoalan lainnya.


   Ketua DPRD  Kabupaten Merauke    Ir.  Drs Benjamin Latumahina  didampingi Wakil Ketua I Hj. Almaratus  Solikha, S.HI dan Wakil Ketua II  Dominikus Ulukyanan, S.Pd, menjelaskan  bahwa pada dasarnya pihaknya melihat dunia pendidikan sebagai prioritas  dan hal yang dihadapi  sekarang adalah masalah  dana BOS yang  belum turun. Padahal persiapan  ujian  SMA dan SMK sudah harus berjalan.


   ‘’Ini memang  suatu   kelemahan, bagaimana  kewenangan itu ditarik ke provinsi. Ini satu catatan.  Sehingga kita harap, ini dapat terselesaikan,’’ katanya.


  Kedua,  bahwa mau tidak mau anak-anak  tersebut menjadi tanggung jawab kita, pemerintah kabupaten sehingga harus ada kebijakan yang   diambil  terutama tentang bagaimana membiayai   ujian SMA dan SMK.


  “Masalah tenaga honor dan  lain, dimana ada sekolah juga  mati suri di   beberapa kampung,  di kota bahkan di  Kimaam. Ada beberapa kampung bagaimana dengan  masalah guru kontrak  dan fasilitas, kemudian bagaimana kepala dinas bisa menginventarisir  sehingga  fungsi belajar dari anak-anak  tersebut bisa  berjalan dengan baik,’’ katanya.


    Ditambahkan  dengan permasalahan yang  sangat  banyak dikaitkan dengan anggaran yang  terbatas, maka permasalahan-permasalahan tersebut harus diinventarisir dengan baik. (ulo/tri)   

Editor : Administrator