SENTANI- Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura telah memutuskan untuk menghentikan sementara layanan kegiatan belajar mengajar(KBM) diseluruh sekolah se Kabupaten Jayapura selama 14 hari kedepan. Keputusan itu mulai diberlakukan, sejak Rabu (18/3) hingga empat belas hari kedepanya. Langkah ini ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, untuk mengurangi resiko suspect virus Corona terhadap siswa atau guru dilembaga pendidikan yang ada.
"Kami baru saja putuskan bersama beberapa stakeholder untuk menonaktifkan srmentara layanan pendidikan disekolah sekolah. Jadi kita melihat kondisi setempat, aktivitas yang tinggi dan pertemuan-pertemuan, mobilisasi tinggi mungkin itu yang perlu dibatasi," kata Mathius Awoitauw saat jumpa pers terkait siaga Corona di Kabupaten Jayapura, Selasa (17/3).
Dia juga menegaskan, sehubungan dengan nonaktifnya kegiatan KBM disemua sekolah di Kabupaten Jayapura itu, diminta kepada guru agar tetap menjadwalkan layanan KBM secara online khusus sekolah yang mempunyai jaringan internet. Kemudian orang tua juga harus mengawasi kegiatan anak dirumah.
"Kami juga sudah diskusi panjang lebar, kalau ini tinggal di rumah, siswa siswi ini harus jelas pengawasannya, harus jelas tugasnya dari guru-guru. Jadi proses belajar mengajar bisa berjalan dengan online tetapi ini harus disiapkan semua.
Jadi bukan istilah libur, libur ini konotasinya dia mau kemana mana. Tetapi ini adalah tindakan khusus, karantina misalnya," tegas bupati Mathius.
Dia menambahkan, status khusus ini berlaku disemua sekolah, meski demikian, pemerintah tetap melakukan pengawasan terhadap lalulintas masyarakat khususnya yang berasal dari daerah pinggiran dan pedalaman. Kata dia, dinonaktifkan sementara artinya, tidak ada aktifitas siswa ke kota begitu juga masyarakat.
"Kami sudah bekerjasama dengan pihak keamanan untuk melakukan pengawasan terhadap lalulintas guru dan siswa. Perlu diketahui, ini bukan libur tapi karantina mandiri,"ujarnya.
Lebih lanjut Mathius mengatakan, Ini juga sudah sesuai arahan presiden. "Daerah silahkan ambil langkah langkah, tapi itu harus dibicarakan secara matang, bersama dengan semua stakeholder yang ada," dan itu sudah dilakukan pemkab Jayapura," ungkapnya menirukan pernyataan presiden Jokowi.
Menurutnya, yang paling penting adalah arah kebijakan yang diambil daerah tidak boleh menimbulkan masalah baru, tidak boleh merugikan masyarakat setempat. Untuk itu, semua pihak harus terlibat.
"PHRI dan restoran juga harus mengambil langkah langkah kongkrit disitu, misalnya orang datang makan keluar masuk diisitu, apa yang dilakukan. Supaya steril disitu . Jadi semua pihak kita kerahkan," ujarnya.
Sehubungan dengan itu, semua komponen masyarakat harus ambil bagian dan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan masalah ini. Kendati begitu, dia berharap kepada seluruh masyarakat di kabupaten Jayapura supaya tidak panik.(roy). Editor : Administrator