Kapolres: Kami Banyak Terima Pengaduan Penyelewengan ADD

Administrator • Dipublikasikan Rabu, 11 Maret 2020 | 15:47 WIB
Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus W.A.Maclarimboen  S.IK., MH.  (Priyadi/Cepos)
Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus W.A.Maclarimboen  S.IK., MH.  (Priyadi/Cepos)

SENTANI-Kapolres Jayapura, AKBP Victor Dean Mackbon mengakui, ada banyak pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Polres Jayapura mengenai penyelewengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
"Banyak pengaduan masyarakat ke kami mengenai penyelewengan penggunaan ADD ini," kata Victor Dean Mackbon saat ditemui wartawan di Sentani.



Dia mengatakan, terkait laporan itu, pihaknya tidak bisa serta merta melakukan penindakan berupa penyelidikan dan penyidikan. Pihaknya harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak inspektorat selaku pengawas internal.
"Selanjutnya hal itu menjadi catatan Inspektorat untuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat yang kami terima,”katanya.
Sehubungan dengan itu, soal pengawasan penggunaan dana masuk kampung itu menurut aturannya, harus  diawasi secara bersama-sama baik itu pengawasan internal maupun eksternal. Kata dia, polisi sejauh ini hanya melanjutkan sejumlah aduan kepada pihak Inspektorat yang di dalamnya telah dibentuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).



“Tidak bisa polisi yang di depan dan itu telah sepakati sesuai arahan saat pertemuan dengan pihak provinsi beberapa waktu lalu dan dari Kementerian Dalam Negeri juga sudah bangun komunikasi soal aturan tersebut,” jelasnya.
Dikatakan, mengenai langkah-langkah dimaksud telah dilakukan pihaknya bersama APIP. Soal perkembangan hasil aduan dan perkembangannya menjadi tanggung jawab APIP, dan ia berharap agar  perlunya transparansi soal ini.


Di harapkan kepada APIP agar menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan soal berapa banyak laporan yang sudah diterima dan yang sudah ditindaklanjuti, itu yang perlu disampaikan APIP ke masyarakat (publik), Inspektorat perlu terbuka dan transparan mengenai pengaduan itu.
"Nanti di Inspektorat ada SOP lagi, perlu ada koreksi ini, evaluasi ini dan kalau tidak dipenuhi baru menjadi kewenangan pihak penyidik Polri atau kejaksaan dalam proses penegakan hukum,” tukasnya.



Untuk diketahui, APIP dibentuk sesuai kewenangannya, bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.
Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai indikator yang telah ditetapkan. (roy/tho)

Editor : Administrator