Mimbar Bebas di Nabire, Mahasiswa Desak Operasi Militer Dihentikan dan Pengungsi Paniai Dipulangkan

Theresia F. Tekege • Dipublikasikan Selasa, 17 November 2026 | 10:08 WIB
Pamflet aspirasi dari massa aksi Mimbar Bebas di Pasar Karang Nabire. (CEPOSONLINE.COM/THERESIA F. TEKEGE)
Pamflet aspirasi dari massa aksi Mimbar Bebas di Pasar Karang Nabire. (CEPOSONLINE.COM/THERESIA F. TEKEGE) 

CEPOSONLINE M.COM,NABIRE — Solidaritas Mahasiswa/i Papua Tengah I (SMIKP) Kota Studi Nabire menggelar aksi mimbar bebas di kawasan Pasar Karang, Nabire, Selasa (17/11/2026).

 Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak penghentian operasi militer di Kabupaten Paniai serta meminta agar seluruh masyarakat yang mengungsi akibat konflik segera dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.

Massa aksi mulai berkumpul dan menyampaikan orasi sejak pukul 08.00 WIT. Hingga berita ini diterbitkan, aksi mimbar bebas masih berlangsung. Sejumlah mahasiswa tampak mengenakan almamater kampus, sementara lainnya menggunakan pakaian bebas rapi. 

Mereka juga memasang sejumlah spanduk dan pamflet di sekitar area mimbar bebas yang berisi pernyataan sikap, kritik, serta tuntutan terkait situasi kemanusiaan di Paniai.

Pelaksanaan aksi mendapat pengawalan aparat kepolisian dari Polres Nabire. Sejumlah anggota kepolisian terlihat berjaga di sekitar lokasi, sementara beberapa unit truk patroli diparkir untuk mendukung pengamanan kegiatan.

Dalam spanduk utama yang dipasang di lokasi aksi, SMIKP menyampaikan desakan agar operasi militer dihentikan dan seluruh pengungsi segera dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.

Mahasiswa juga menyoroti kondisi kesehatan masyarakat serta dugaan penggunaan fasilitas umum sebagai pos TNI non-organik. Fasilitas yang disebutkan dalam spanduk tersebut meliputi rumah warga, Puskesmas Bibida, dan rumah pastoran di Tuguwai.

Selain persoalan keamanan, mahasiswa turut menyoroti dampak konflik terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Mereka menggambarkan bagaimana konflik membuat masyarakat dan keluarga mengalami kesulitan ekonomi, merasa takut untuk mencari nafkah, serta menghadapi trauma yang turut dirasakan generasi muda dan mahasiswa.

Persoalan pengungsian menjadi salah satu isu utama yang diangkat dalam aksi tersebut. Melalui sejumlah pamflet, mahasiswa memperlihatkan kondisi masyarakat Paniai yang terpaksa meninggalkan kampung halaman akibat konflik, khususnya warga dari Distrik Aweida, Tuguwai dan beberapa kampung di Paniai.

Salah satu pamflet juga menyebut Lapangan Kaleb Gobai di Distrik Aweida sebagai tempat pengungsian masyarakat terdampak konflik. Foto-foto yang dipajang memperlihatkan warga, termasuk perempuan dan anak-anak, yang berada di lokasi pengungsian.

Bagi mahasiswa, kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik tidak hanya berdampak pada persoalan keamanan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat sipil. Karena itu, perlindungan terhadap warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pelayanan kesehatan bagi para pengungsi menjadi hal yang turut disoroti.

Tidak hanya menyampaikan tuntutan terkait operasi militer dan pengungsian, mahasiswa juga menyampaikan kritik kepada Pemerintah Kabupaten Paniai. Melalui salah satu pamflet yang ditujukan Pemda Paniai mereka meminta agar lebih memprioritaskan penderitaan masyarakat dibandingkan kegiatan perlombaan.

Dalam pamflet tersebut, mahasiswa menyerukan agar pemerintah mengutamakan keamanan, hak, dan suara rakyat Paniai serta menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit.

Aksi mimbar bebas itu juga mengangkat pesan mengenai pentingnya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu pamflet mengutip Pasal 28G UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta rasa aman dari ancaman ketakutan.

Melalui aksi tersebut, SMIKP Kota Studi Nabire menyuarakan agar penanganan konflik di Paniai tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga memperhatikan keselamatan masyarakat sipil, pemulihan kondisi sosial dan ekonomi, serta pemenuhan hak-hak masyarakat yang terdampak.

Mahasiswa mendesak agar seluruh pihak terkait mengambil langkah nyata untuk menghentikan konflik, memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil, dan memastikan para pengungsi dapat kembali ke kampung halaman dengan aman. (*)

Editor : Agung Trihandono
mahasiswa Papua Tengah operasi militer NABIRE