CEPOSONLINE.COM, MIMIKA-Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, akhirnya angkat bicara menanggapi polemik tertundanya pembayaran gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selama dua bulan terakhir serta kekurangan anggaran belanja pegawai ASN.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun, mengungkapkan bahwa keterlambatan tersebut murni disebabkan oleh kendala perencanaan dan perhitungan komponen belanja pada awal tahun anggaran 2025, bukan unsur kesengajaan untuk menahan hak para tenaga pendidik.
"Tidak ada niat kami untuk menahan atau tidak ada niat kami untuk menyusahkan mereka. Itu mereka punya hak," ujar Antonius, Kamis (12/11/2026).
*Akar Masalah: Lonjakan Formasi Baru dan Penyesuaian Komponen Gaji*
Antonius menjelaskan, perencanaan anggaran awal tahun 2025 tidak memprediksikan adanya penambahan formasi PPPK baru yang masuk pada bulan Mei sebanyak 12 orang.
Akibatnya, alokasi anggaran yang tersedia tidak mencakup komponen belanja wajib bagi pegawai tambahan tersebut.
Komponen yang harus dibayarkan meliputi:
* Gaji pokok
* Tunjangan keluarga
* Tunjangan fungsional dan tunjangan khusus PPPK
* Belanja tunjangan beras dan pembulatan gaji
* Jaminan kesehatan, iuran kecelakaan kerja, jaminan kematian, hingga penambahan penghasilan
Selain itu, dinamika status pegawai seperti PPPK yang sebelumnya lajang kemudian menikah turut memengaruhi penambahan komponen tunjangan keluarga.
Berdasarkan data resmi keuangan yang dihimpun dari dokumen Dinas Pendidikan, akumulasi kekurangan anggaran untuk pembayaran PPPK mencapai Rp40.061.051.343,00.
Sementara itu, untuk kekurangan anggaran belanja pegawai ASN (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan tercatat sebesar Rp9.728.848.008,00 akibat penyesuaian kenaikan berkala, kenaikan pangkat, serta penambahan tunjangan keluarga yang langsung diproses ke bagian keuangan tanpa sinkronisasi penganggaran awal.
*Proses Pembayaran dan Kendala Sistem*
Menghadapi defisit anggaran tersebut, pihak Dinas Pendidikan telah mengajukan penambahan dana melalui APBD Perubahan agar seluruh hak pegawai dapat terbayarkan hingga bulan Desember.
Terkait pembayaran gaji PPPK yang tertunda selama dua bulan, Antonius menyebutkan bahwa proses administrasi sempat terkendala oleh gangguan sistem teknis.
"Ini kita lagi dalam proses untuk ini. Kan kita evaluasi di Nabire baru selesai, tapi sistem lagi bermasalah," jelasnya.
Guna mengatasi hambatan tersebut, pihak dinas kini mengupayakan mekanisme manual agar hak para guru dan pegawai dapat segera dicairkan.
*Sorotan Terhadap Pihak Legislatif*
Dalam kesempatan yang sama, Antonius turut menyayangkan langkah pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika yang mengkritik persoalan ini ke publik tanpa terlebih dahulu mengundang pihak dinas melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) resmi yang berkoordinasi dengan pimpinan daerah.
Ia menegaskan agar para mitra kerja di legislatif dapat bersikap lebih elegan dan berbasis data akurat alih-alih membentuk opini publik yang menyudutkan instansi pendidikan.
"Harusnya dewan, mereka ada persoalan yang dilaporkan oleh para guru atau masyarakat, sebagai mitra kita, harusnya undang kami lewat bupati untuk RDP. Jangan bicara sembarang tanpa punya data," tegas Antonius.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan tetap menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh guru PPPK dan PNS atas ketidaknyamanan ini, sembari meminta para tenaga pendidik untuk tetap menjalankan kewajiban mengajar dengan baik seiring proses pembayaran yang sedang berjalan.
(*)
Editor : Elfira Halifa