CEPOSONLINE.COM, MIMIKA — Tokoh gereja, pemerintah daerah, hingga Komnas HAM Perwakilan Papua mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi penanganan konflik bersenjata di Tanah Papua.
Desakan tersebut disampaikan langsung kepada Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Kamis, 17 September 2026.
Suasana rapat memuncak ketika Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Wilayah Papua Tengah, Pendeta Dr. Hans Wakerkwa, membeberkan realitas krisis kemanusiaan di wilayah pedalaman akibat bentrokan antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dan aparat keamanan.
"Kami sudah bosan memeluk mereka yang berlumur darah. Kami harus memeluk orang mati di pangkuan kami. Kami, pendeta dan pastor, ada setiap hari bersama mereka di daerah," ujar Hans di hadapan tim Pansus Papua DPD RI yang dipimpin Dr. Filep Wamafma dan Gral Taliawo.
Hans menilai penempatan puluhan pos militer non-organik di wilayah sipil—seperti di Kabupaten Intan Jaya yang memiliki sekitar 21 pos—justru mengancam keselamatan warga lokal yang sering terjebak dalam kontak tembak.
"Kalau kombatan lawan kombatan silakan, tapi kami tidak menghendaki warga sipil yang tak bersenjata jadi korban," ujar Hans.
Eskalasi konflik bersenjata ini juga memicu gelombang pengungsian massal. Kepala Suku Kabupaten Puncak, Daibenus Murib, mengungkapkan puluhan ribu warga (Kabupaten Puncak,red) di Distrik Sinak, Ilaga, Sugapa, hingga Homeyo terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka.
"Distrik Homeyo itu kosong, tidak ada orang. Sugapa, Sinak Barat, Yugumuaba juga sebagian kosong. Di Sinak saja ada lebih dari 22 ribu warga mengungsi," kata Daibenus.
"Saya ini bapak untuk semua—TNI-Polri, OPM, maupun masyarakat. Saya tidak punya kekuatan untuk bersuara, makanya hari ini saya minta kepada DPD RI dan semua pimpinan: bantu masyarakat kami kembali ke kampungnya."
Data Komnas HAM RI Perwakilan Papua mencatat tingginya angka kekerasan dalam delapan bulan terakhir. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey membeberkan bahwa sepanjang 2026 tercatat 163 korban kekerasan, mencakup 85 orang meninggal dunia dan 78 luka-luka dari 45 kasus penembakan serta 29 kasus penganiayaan.
"Dari total 163 korban tersebut, mayoritas adalah warga sipil yakni sebanyak 124 orang. Sementara TPNPB sebanyak 17 orang dan TNI-Polri 22 orang. Ini menunjukkan ada siklus kekerasan yang menjadi faktor utama konflik," tegas Frits.
Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kodim (Kasdim) 1710/Mimika Mayor Cke Eliazer Manuk Allo menyatakan pendekatan prajurit organik relatif lebih diterima masyarakat karena mengedepankan hubungan kultural.
"Kami ini satuan organik di Timika. Pengalaman saya 31 tahun di Papua, kalau kita menaruh hati di Papua pasti berbuah. Kalau prajurit organik itu tidak ada masalah karena sudah kenal dan pendekatan kulturalnya jalan," kata Eliazer.
Namun, ia menegaskan kebijakan komando dan evaluasi pasukan non-organik merupakan kewenangan Mabes TNI.
Di sisi lain, Bupati Mimika Johannes Rettob menyebutkan bahwa dinamika konflik di lapangan terbilang kompleks karena turut dipengaruhi faktor perebutan sumber daya alam.
"Masyarakat tidak tahu-menahu, ada pihak lain di belakangnya yang buat pemicu. Dampaknya pemerintah daerah sangat sulit melakukan pembangunan," tutur Rettob.
Merespons seluruh aspirasi tersebut, Wakil Ketua I Pansus Papua DPD RI Dr. Filep Wamafma menegaskan pihaknya akan menyampaikan fakta-fakta lapangan ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. DPD RI mendorong pendekatan dialog damai berbasis rekonsiliasi politik sebagaimana penyelesaian konflik Aceh.
"Pemerintah harus memastikan dialog itu dilakukan. Kita mengusulkan dialog menggunakan metodologi seperti saat Presiden SBY menyelesaikan konflik Aceh di Helsinki. Tokoh-tokohnya seperti Pak Jusuf Kalla dan Pak SBY masih ada. Kenapa konsep itu tidak dipakai untuk Papua?" ujar Filep.
"Intinya, kalau konflik bersenjata selesai dan hak-hak adat atas sumber daya alam dihargai, secara otomatis Papua akan aman, percepatan pembangunan berjalan, dan generasi Papua terselamatkan," pungkas Filep.(*)
Editor : Weny Firmansyah