CEPOSONLINE.COM, MIMIKA - Pemerintah Distrik Mimika Baru mengancam akan langsung mencopot Ketua Rukun Tetangga (RT) yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Langkah tegas ini diambil untuk mencegah manipulasi kuota subsidi demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Penertiban ini dilakukan menyusul maraknya dugaan praktik mafia BBM di lapangan, di mana satu orang dilaporkan dapat mengangkut hingga 20 sampai 30 jerigen minyak, sementara warga lain terpaksa pulang tanpa hasil.
Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun, menyatakan pihak pemerintah akan langsung memproses penggantian ketua RT jika menerima laporan masyarakat yang terbukti benar setelah diverifikasi.
Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi pengurus RT yang memanfaatkan BBM bersubsidi untuk mencari keuntungan sepihak.
Menurutnya, fungsi utama RT adalah menjadi perpanjangan tangan pelayanan publik dan menjaga ketertiban sosial di lingkungan, bukan alat merugikan rakyat kecil ataupun sekadar mengurus surat-surat administratif.
Minyak tanah subsidi merupakan bantuan negara yang ditujukan khusus bagi masyarakat kurang mampu, bukan untuk permainan oknum tertentu.
Jika distribusi minyak tanah tidak dijaga ketat sejak dini, dikhawatirkan kelompok yang kuat akan mendominasi kuota, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak kebagian.
Pemerintah Distrik Mimika Baru menilai masalah ini bukan sekadar perkara antrean minyak biasa, melainkan persoalan keadilan sosial bagi masyarakat kecil.
Oleh karena itu, Distrik Mimika Baru meminta seluruh Ketua RT yang baru terpilih untuk mulai aktif mengawasi distribusi BBM subsidi di wilayah masing-masing.
Pengawasan ketat diperlukan agar pasokan minyak tidak ditimbun, dijual kembali secara ilegal, atau diperjualbelikan secara bebas di pasar konvensional maupun media online.
Untuk mendukung langkah ini, Distrik Mimika Baru akan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait guna memperkuat pengawasan dan penertiban terhadap distribusi yang tidak sesuai ketentuan.
“Kalau bukan kita yang menjaga hak masyarakat kecil, siapa lagi?” tuturnya.
Pemerintah distrik juga meminta keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya distribusi di lapangan.
Warga diimbau segera melaporkan segala bentuk indikasi kecurangan, seperti penimbunan, pengaturan antrean yang tidak adil, atau penyalahgunaan wewenang lainnya.
“Distribusi BBM subsidi harus tepat sasaran, adil, dan mengutamakan warga yang memang berhak menerima,” tegas Merlyn.(*)
Editor : Elfira Halifa